Pemkab OKU Buka Tahun Anggaran 2026 dengan Perjanjian Kinerja OPD dan Kecamatan
Pemkab OKU Buka Tahun Anggaran 2026 dengan Perjanjian Kinerja OPD dan Kecamatan--
BATURAJA, OKES.NEWS - Mengawali tahun anggaran 2026, atmosfer kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) kian dipacu.
Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati, seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten OKU berkumpul untuk menyatakan komitmen bersama dalam menjalankan roda pemerintahan secara terukur dan bertanggung jawab.
Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja OPD dan Kecamatan, yang dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten OKU.
"Ini menjadi penegasan arah kebijakan pemerintahan daerah yang menitikberatkan pada akuntabilitas, efektivitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ungkap Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah dalam sambutannya.
Dia menegaskan bahwa Perjanjian Kinerja bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata.
BACA JUGA:Jangan Tunggu Parah! Ini Cara Mengatasi Tanda Awal Flu dan Mencegahnya Kambuh
Menurutnya, setiap OPD dan kecamatan dituntut mampu melaksanakan program serta kegiatan secara terukur, tepat sasaran, dan selaras dengan visi serta misi pembangunan Kabupaten OKU. Target kinerja yang jelas diharapkan menjadi pendorong peningkatan disiplin birokrasi sekaligus kualitas layanan kepada masyarakat.
Selain itu, penandatanganan komitmen bersama terhadap LPPD menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten OKU dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akurat, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPPD diposisikan sebagai cerminan kinerja pemerintah daerah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemerintah pusat.
Melalui komitmen kolektif ini, Pemerintah Kabupaten OKU optimistis mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, melayani, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sepanjang tahun 2026.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: