Verifikasi KKS Open Defecation Free OKU Timur Capai 86,86 Persen
MARTAPURA- OKES.NEWS, Kabupaten OKU Timur telah memenuhi syarat untuk mengikuti verifikasi penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023. Itu karena Open Defecation Free (ODF) OKU Timur mencapai 86,86 persen.
"Pada verifikasi KKS, syarat utama harus Desa/Kelurahan harus mencapai Open Defecation Free (ODF) 80%, sedangkan Kabupaten OKU Timur telah mencapai 86,86, sehingga Kabupaten OKU Timur memenuhi syarat untuk mengikuti verifikasi ini,” kata Bupati OKU Timur, Ir H Lanosin saat paparan zoom meeting verifikasi lanjutan penilaian Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023 di Aula Bina Praja II Setda OKU Timur, Senin (24/7).
Ir H Lanosin menyebutkan, program Kabupaten/Kota Sehat merupakan program yang memiliki pendekatan yang luas dalam aspek pembangunan daerah, salah satunya mendorong masyarakat untuk aktif dan peduli terhadap lingkungan.
BACA JUGA:Kades Pengguna Ijasah Palsu Dijatuhi Vonis oleh Pengadilan Negeri Lahat
Dikatakan Bupati Enos (sapaan Lanosin), Kabupaten OKU Timur sendiri telah membentuk tim Pembina Kabupaten, tim Forum Kabupaten OKU Timur Sehat, tim Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa / Kelurahan Sehat.
Bupati Enos juga menunjukkan persentase capaian 9 tatanan Kabupaten Kota Sehat. Yakni Kehidupan masyarakat sehat mandiri 74,11%. Kemudian permukiman dan fasilitas umum 75,04%,
Lalu, satuan pendidikan 81,82%, pasar 95,83%, pariwisata 78,85%, tranformasi dan tertib lalu lintas 78,13%, perkantoran dan perindustrian 96,43%.
“Perlindungan sosial 71,05%, dan pencegahan / penanganan bencana 93,20%", jelas Bupati Enos.
Sementara Ketua TP PKK OKU Timur dr Sheila Noberta SpA MKes menjelaskan, bahwa TP PKK OKU Timur sangat mendukung Kabupaten OKU Timur dalam proses verifikasi yang dilakukan untuk menerima penghargaan swasti saba. Ia menjelaskan dari indikator 9 tatanan Kabupaten Kota Sehat mencerminkan 10 program pokok PKK.
“Kami sangat mendukung untuk Kabupaten OKU Timur mendapatkan penghargaan Kabupaten Sehat Tahun 2023. Banyak program PKK yang telah dilaksanakan oleh TP PKK Kabupaten, Kecamatan sampai ke Desa yang mendukung 9 tatanan tersebut. Salah satunya tatanan masyarakat hidup sehat mandiri, PKK memiliki program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat", jelas dr. Sheila. (rel/gsm)