Dengan meningkatnya pertumbuhan UMKM, maka akan semakin banyak lapangan kerja baru yang tercipta.
Untuk mendorong penyaluran KUR tanpa agunan, Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, OJK, dan BI untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM.
Selain itu, perlu dilakukan perbaikan sistem penilaian kredit untuk UMKM, sehingga UMKM yang layak mendapatkan KUR dapat dilayani dengan lebih baik.
Strategi tersebut penyaluran KUR tanpa agunan diantaranya:
Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM tentang KUR tanpa agunan.
Melakukan perbaikan sistem penilaian kredit untuk UMKM.
BACA JUGA:Protes Ojek Online ( ojol ) Terhadap Uji Emisi Kepada Pemprov DKI Dianggap Lewat
Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, OJK, BI, perbankan, dan lembaga penjaminan kredit.
Presiden Jokowi juga menilai sudah saatnya sistem credit scoring diterapkan untuk UMKM. Pasalnya, 145 negara telah menggunakan sistem tersebut.
"Sudah 145 negara untuk UMKM menggunakan sistem credit scoring. Melihat skornya karakter baik gak memberi Rp 500 juta, memberi Rp 300 juta atau memberi Rp 100 jita karena pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk dunia usaha biasanya belum memiliki aset, belum memiliki kolateral," paparnya.
Adapun Credit scoring adalah sistem penilaian kelayakan calon peminjam menggunakan beberapa metriks tertentu.
BACA JUGA:SEBA Bank Kripto Dapat Persetujuan dari Regulator Sekuritas Hong Kong, Ini Impilkasinya
Contohnya seperti jumlah kredit yang pernah dimiliki, kepemilikan beban kredit dan seberapa sering menunggak pembayaran.
Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan penyaluran KUR tanpa agunan dapat meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.(*)