OKES.NEWS, Polemik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau menjadi salah satu isu hangat yang mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia.
Polemik ini terjadi karena adanya rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang akan menggusur permukiman warga di Pulau Rempang.
Sejumlah tokoh publik turut mengomentari polemik ini. Pro dan kontra terjadi di kalangan tokoh publik terkait polemik yang terjadi di Pulau Rempang-Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau tersebut.
Sejumlah tokoh mengkritisi pemerintah dalam penanganan polemik di Pulau Rempang-Galang tersebut.
BACA JUGA:Buntut Ricuh, Laga Semifinal Sepak Bola Porprov Sumsel 2023 Dijega Ketat Hari Ini di Serame Lahat
Sebut saja akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung yang vokal mengkritisi polemik Pulau Rempang-Galang.
Rocky Gerung menilai pemerintah telah mengabaikan hak-hak warga Pulau Rempang. Ia juga mempertanyakan transparansi pemerintah dalam penanganan polemik ini.
"Pemerintah mengabaikan hak-hak warga Rempang. Mereka digusur begitu saja tanpa ada kompensasi yang layak," kata Rocky Gerung.
Selain Rocky Gerung, tokoh masyarakat sekaligus penceramah kondang, Ustaz Abdul Somad, juga ikut mengomentari polemik di Pulau Rempang-Galang.
Ustaz Abdul Somad menilai pemerintah telah menggunakan kekerasan dalam menangani aksi demonstrasi warga Pulau Rempang. Ia juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan polemik ini secara adil dan transparan.
BACA JUGA:Kasus Investasi Bodong FEC: 25 Emak-emak korban investasi FEC di Sumsel ngaku Rugi Rp221 juta
"Pemerintah menggunakan kekerasan dalam menangani aksi demonstrasi warga Rempang. Ini tidak bisa dibenarkan," kata Ustaz Abdul Somad.
Warga Pulau Rempang yang menolak penggusuran juga turut bersuara. Mereka menilai pembangunan PSN Rempang Eco City tidak mempertimbangkan kepentingan warga.
Warga juga meminta pemerintah untuk memberikan kompensasi yang layak bagi warga yang terdampak penggusuran.
"Pembangunan PSN Rempang Eco City tidak mempertimbangkan kepentingan warga. Kami meminta pemerintah untuk memberikan kompensasi yang layak," kata salah seorang warga Pulau Rempang.