BATURAJA - OKES.NEWS, Puluhan orang tua siswa dari TK-SD Xaverius di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU pada Senin, 1 Juli 2024.
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana kebijakan pihak Yayasan Xaverius Palembang yang diketuai oleh S Supardi untuk menggabungkan TK-SD Xaverius dengan TK-SD Fransiskus di Baturaja, Kabupaten OKU.
Selain menolak kebijakan merger tersebut, para pengunjuk rasa juga menuntut agar Ketua Yayasan S Supardi diturunkan dari jabatannya karena dianggap tidak mempunyai hati nurani dalam menghadapi persoalan ini.
BACA JUGA:Unjuk Rasa Berakhir Anarkis, Belasan Terduga Pelaku Perusakan PT BRS Ditangkap
BACA JUGA:Hadapi Biaya Sekolah, Masyarakat Gadai Emas di Pegadaian Melonjak
Sebelumnya, para orang tua yang tergabung dengan alumni Xaverius Baturaja telah menemui Ketua DPRD OKU H Marjito untuk berdialog terkait rencana penutupan TK-SD Xaverius.
Namun, setelah pertemuan tersebut, secara spontan, para orang tua langsung berunjuk rasa di depan kantor DPRD OKU.
"Unjuk rasa ini spontan, untuk memperjelas alasan yayasan yang menyatakan bahwa tidak baik adanya dua level pendidikan yang sama di kabupaten atau kota yang kecil," ungkap Ketua Alumni Xaverius, Heri Awansyah.
Namun, kenyataannya, menurut Heri, sejak tahun 1948 berdirinya SD Xaverius, tercatat sudah ada empat SD berpendidikan Katolik di OKU bernama Xaverius, sementara SD Fransiskus baru ada dalam tiga tahun terakhir di Baturaja, sebelumnya bernama Xaverius 3.
Senada dengan Heri, Herbert P. Nainggolan, salah satu orang tua wali murid yang anaknya sedang menempuh pendidikan di SD Xaverius, mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten OKU sudah pernah berkoordinasi dengan pihak yayasan agar tidak menutup sekolah tersebut.
Namun, Ketua Yayasan Xaverius tetap ingin melakukan merger.
BACA JUGA:Reaksi Pria Diduga Bandar Tiga Jenis Narkoba di OKU Diciduk Polisi, Tampang Memucat!
BACA JUGA:Hadapi Biaya Sekolah, Masyarakat Gadai Emas di Pegadaian Melonjak
"Artinya mereka (yayasan) diduga secara sepihak menutup sekolah ini," ungkap Herbert.
Herbert juga menambahkan bahwa Dinas Pendidikan OKU telah berkoordinasi agar pihak yayasan tidak mengambil langkah yang dapat merugikan masyarakat OKU dari sisi jarak tempuh dan biaya pendidikan.