JAKARTA, OKES.NEWS – Mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi salah satu prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan bahwa lahan terindikasi telantar seluas 79.925 hektare dapat mendukung realisasi program ini.
“Untuk membangun 3 juta rumah dengan asumsi 60 meter persegi per unit, kita hanya membutuhkan sekitar 25.200 hektare. Saat ini, stok tanah yang kita miliki jauh melebihi kebutuhan tersebut,” ujar Nusron dalam Rakernas HIMPERRA di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Menteri Nusron menegaskan pentingnya memanfaatkan tanah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengatur bahwa tanah, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. “Tanah ini harus digunakan, bukan dianggurkan, demi kemakmuran rakyat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.
Selain memastikan ketersediaan lahan, Nusron menekankan bahwa tantangan utama adalah memastikan kesesuaian lokasi, peta topografi, dan infrastruktur yang mendukung pembangunan rumah. “Masalah tanah sudah tidak jadi isu, tinggal memastikan lokasi sesuai kebutuhan,” tambahnya.
BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Dianugerahi Sebagai Badan Publik Informatif
Rakernas HIMPERRA juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono. Dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk Dirjen Perbendaharaan, Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, serta asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan dukungan ketersediaan lahan yang memadai dan kebijakan pendukung, program ini diharapkan dapat memberikan hunian layak bagi jutaan masyarakat Indonesia. Nusron mengajak semua pihak untuk bekerja sama merealisasikan target ambisius ini.
Untuk memastikan keberhasilan program, Nusron menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan fasilitas umum lainnya. “Kita tidak hanya bicara tentang rumah, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang layak huni,” katanya.
Sebagai langkah konkret, ATR/BPN akan mempercepat proses sertifikasi dan pemanfaatan lahan terindikasi telantar. “Ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat ke depan,” pungkas Nusron.