JAKARTA, OKES.NEWS – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 pada Rabu (5/2/2025).
Pertemuan ini menandai dimulainya audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan di lingkungan ATR/BPN.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk terus berbenah. "Kami tetap transparan dan akomodatif.
Pemeriksaan ini bukan hanya sekadar audit, tetapi juga kesempatan bagi kami untuk memperbaiki sistem keuangan ke depan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Nusron juga mengungkapkan rencana baru kementerian terkait manajemen risiko.
Mulai tahun 2025, seluruh pejabat dengan otoritas tanda tangan, dari Kepala Seksi hingga Direktur Jenderal, diwajibkan mengikuti pelatihan manajemen risiko dan mendapatkan sertifikasi.
BACA JUGA:Pemkab OKU Segera Lantik Pejabat Eselon II, Siapa yang Terpilih?
BACA JUGA:Kantor Biro Humas ATR/BPN Terbakar, Menteri Nusron Pastikan Semua Dokumen Aman
Sementara itu, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, mengapresiasi ATR/BPN yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut.
Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan keuangan oleh BPK tidak hanya fokus pada laporan keuangan, tetapi juga pada pencapaian visi dan misi kementerian.
Pertemuan ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta menjadi forum penting dalam memahami kriteria audit yang digunakan BPK.
Dengan adanya transparansi dan peningkatan manajemen risiko, diharapkan ATR/BPN semakin solid dalam menjalankan tugasnya di sektor pertanahan.*