JAKARTA, OKES.NEWS - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
Nusron Wahid, secara resmi membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) dalam rangka pelaksanaan proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement atau LANDLAB, di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Proyek kerja sama hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) ini menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan pertanahan dan Bank Tanah di Indonesia.
Pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung selama tiga tahun, dari April 2025 hingga April 2028.
BACA JUGA:Pudji Prasetijanto Hadi Jabat Sekjen di Kementerian ATR/BPN
BACA JUGA:Kejar 128 RDTR, ATR/BPN dan Pemda Sumut Sepakat Kolaborasi Anggaran
“Melalui kegiatan ini, kita ingin menciptakan kebijakan pertanahan yang tidak asal-asalan, tidak tambal sulam. Harus berbasis data, terukur, dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat,” tegas Menteri Nusron.
Tak Lagi Gunakan Feeling, Tapi Data
Dalam forum JCC ini, disusun strategi untuk meningkatkan kapasitas perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Nusron menekankan, sudah saatnya kebijakan pertanahan meninggalkan pendekatan instingtif dan berpindah ke pendekatan jangka panjang, terstruktur, dan sistematis.
Dukungan Penuh dari Jepang
Kepala JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menyambut baik inisiasi program LANDLAB dan menyebut Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanahan, mengingat luas wilayahnya yang lima kali lebih besar dibanding Jepang.
BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Ajak Nahdlatul Wathan Dukung Pembangunan Berkeadilan
“Kami berharap LANDLAB mampu mendukung pengembangan infrastruktur strategis, termasuk konsep Transit Oriented Development (TOD). Kolaborasi antarinstansi sangat penting agar program ini sukses,” ujarnya.
Sinergi Lintas Kementerian dan Daerah
Rapat perdana ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur, Bappenas, Kemenhub, Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Kalimantan Timur, dan PT MRT Jakarta.
Turut mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.