JAKARTA, OKES.NEWS - Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari komunikasi yang konsisten, terbuka, dan penuh empati. Inilah pesan utama yang disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, saat membuka Sosialisasi dan Evaluasi Implementasi Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten, Selasa (14/10/2025).
“Komunikasi itu penting. Interaksi yang dibutuhkan untuk berbagi informasi harus betul-betul baik, supaya dapat membangun pemahaman, hubungan yang kuat, dan kepercayaan publik. Kalau kita mencintai masyarakat, maka pilihlah cara berkomunikasi yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan,” ujar Harison Mocodompis.
Menurutnya, komunikasi yang efektif bukan sekadar mengirim pesan, melainkan memastikan pesan itu diterima dan dimengerti secara utuh oleh masyarakat. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam membangun citra positif institusi publik seperti ATR/BPN di mata masyarakat.
Empat Pilar Komunikasi dan Model P.E.S.O
Dalam paparannya, Harison menjelaskan bahwa strategi komunikasi ideal harus menyasar empat kelompok utama: Masyarakat umum,Mitra strategis seperti lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan perguruan tinggi,nstansi pemerintah lainnya, serta Media massa dan jurnalis.
“Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap tugas dan fungsi kita, sehingga kehadiran BPN di tengah masyarakat benar-benar terasa manfaatnya,” lanjut Harison.
Lebih jauh, ia juga memperkenalkan model komunikasi P.E.S.O (Paid, Earned, Shared, Owned Media), yang dianggap sebagai pendekatan paling komprehensif dalam membangun citra lembaga publik di era digital.
Model ini, kata Harison, mampu menyeimbangkan komunikasi berbayar, kredibilitas media, interaksi sosial, dan kanal informasi resmi lembaga.
Kanwil BPN Banten Perkuat Kehumasan
Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Sudaryanto, melaporkan bahwa jajaran kehumasan di wilayahnya telah aktif menjalankan berbagai kegiatan komunikasi publik.
“Seluruh kantor pertanahan di Banten kini sudah memiliki unit kerja humas. Mereka aktif mengemas dan menyebarkan informasi positif tentang kegiatan kantor untuk mengimbangi konten negatif,” ujarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BPN Banten membangun narasi yang konstruktif tentang pelayanan publik dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pertanahan.
Kegiatan sosialisasi ini juga diisi dengan pengarahan dari Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, yang menekankan pentingnya sistem pengelolaan pengaduan yang responsif dan akuntabel.
“Pengaduan masyarakat bukan beban, tapi peluang untuk memperbaiki pelayanan. Respons cepat dan sistem terstruktur menjadi kunci pelayanan publik yang transparan,” tegas Adhi.
Dengan sistem pengelolaan pengaduan yang lebih baik, BPN berharap dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan publik terhadap seluruh jajaran di daerah.