Jakarta -OKES.NEWS- Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Energi Bersih dan Terbarukan, dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai ketua.
Inisiatif ini jadi langkah besar Indonesia menuju transisi energi hijau, fokus pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) dan konversi massal kendaraan bensin ke listrik.
Pengumuman ini disampaikan usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.
"Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini dan tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat," ujar Bahlil Lahadalia.
Dengan target ambisius ini, pemerintah harap kurangi ketergantungan bahan bakar fosil, potong subsidi energi, dan dorong ekonomi hijau. Yuk, simak detailnya!
BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Bentuk Satgas untuk Pengamanan Aset PT Telkom Indonesia
BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Bentuk Satgas untuk Pengamanan Aset PT Telkom Indonesia
Bahlil ditugaskan langsung oleh Prabowo untuk percepatan energi terbarukan. Fokus utamanya mencakup pengembangan PLTS hingga 100 GW, ganti PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yang boros subsidi.
Selain itu, konversi bertahap 120 juta motor bensin ke motor listrik, plus dorong penggunaan mobil listrik.
"Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan, dan juga adalah percepatan konversi kit dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik," tambah Bahlil.
Proyek PLTS seperti ini sudah ada contohnya di Indonesia, seperti PLTS terbesar di Cirata atau Likupang.
BACA JUGA:Satgas Pangan Sidak ke OKI: Harga Beras Premium dan Medium Tetap Sesuai HET
BACA JUGA:Satgas Pangan Gelar Sidak, Pastikan Harga Beras Sesuai HET dan Stok Aman
Lewat satgas ini, pemerintah targetkan efisiensi besar. Konversi PLTD ke PLTS dan kendaraan ke listrik bakal kurangi beban subsidi energi tahunan yang mencapai triliunan rupiah.
"Kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengonversi dari PLTD ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik," jelas Bahlil.