Kepercayaan itu menjadikan OKU sebagai salah satu daerah dari Sumatera Selatan yang turut berperan dalam kepengurusan APKASI di tingkat nasional.
BACA JUGA:Bupati Teddy Ajak ASN Profesional dan Berintegritas dalam Melayani Masyarakat
BACA JUGA:Bupati OKU H Teddy Meilwansyah Sandang Penghargaan Desa Cantik Nasional
Momentum tersebut dinilai penting untuk memperkuat komunikasi serta kerja sama lintas daerah dalam mendorong kemajuan pembangunan kabupaten di Indonesia.
Kehadiran Bupati OKU dalam forum tersebut tidak hanya sebatas agenda organisasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan berbagai perkembangan daerah sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat OKU di tingkat nasional.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya memaparkan sejumlah isu strategis nasional.
Ia menyampaikan perkembangan inflasi nasional hingga Februari 2026 serta peluang pertumbuhan daerah melalui pemanfaatan Program Strategis Nasional (PSN).
BACA JUGA:Daftar Lengkap Mutasi Pejabat Strategis OKU, Teddy: Penyegaran Demi Kinerja Lebih Optimal
BACA JUGA:Bupati OKU Teddy meilwansyah Dampingi Menbud RI Fadli Zon Resmikan Museum Gua Harimau Modren
Selain itu, Tito juga menyoroti berbagai faktor penyebab inflasi, peningkatan keamanan transportasi darat melalui perbaikan jalan dan infrastruktur, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menyinggung praktik terbaik dalam efisiensi anggaran daerah serta perbedaan landasan hukum antara pemilihan kepala daerah dan pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memberikan pandangan mengenai wacana masa jabatan kepala daerah.
Menurutnya, perpanjangan masa jabatan hingga pelantikan pejabat baru dapat dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus mengubah UUD 1945.
Terkait kesejahteraan kepala daerah, Mendagri juga mendukung gagasan transformasi biaya operasional menjadi skema lump sum.
BACA JUGA:Panen Perdana Sawit BUMDes di OKU, Bupati Teddy Tekankan Transparansi Dana Desa
BACA JUGA:Kinerja Tirta Raja OKU Dapat Apresiasi dan Catatan dari Bupati Teddy Meilwansyah
Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi potensi praktik koruptif yang kerap muncul akibat sistem administrasi yang terlalu kaku.