Menteri Nusron Dorong MASKI Perkuat Tata Kelola Pertanahan Berbasis Integritas dan Akurasi
munas maski 2025, menteri nusron wahid atr bpn, surveyor kadaster indonesia, administrasi pertanahan nasional, standar kualitas pertanahan, integritas surveyor kadaster, data kadastral indonesia, reformasi pertanahan indonesia, manajemen risiko pertanahan-istimewa-
OKES.NEWS - Denpasar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan kembali pentingnya peran strategis Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) dalam memperkuat manajemen administrasi pertanahan nasional.
Penegasan ini disampaikan saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025).
Di hadapan ratusan surveyor kadaster dari berbagai daerah di Indonesia, Menteri Nusron mengajak MASKI untuk aktif terlibat sebagai mitra pemerintah dalam membenahi land tenure dan manajemen administrasi pertanahan.
“MAski adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itulah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memperbaiki manajemen land tenure dan administrasi pertanahan,” ujar Menteri Nusron.
Kualitas Data Pertanahan Bergantung pada Profesionalitas Surveyor Kadaster
BACA JUGA:Menteri Nusron Sampaikan Penanganan Sengketa Capai 99,45%
BACA JUGA:Percepat Sertipikasi, Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-Sulsel Ringankan BPHTB bagi Masyarakat
Menteri Nusron menegaskan bahwa kualitas layanan Kementerian ATR/BPN sangat dipengaruhi kualitas kerja para surveyor kadaster di lapangan. Semakin baik standar profesi yang diterapkan oleh MASKI, semakin kuat pula kredibilitas produk pertanahan yang dihasilkan.
Beliau mendorong MASKI menyusun standar pekerjaan yang lebih komprehensif, termasuk quality assurance, quality control, dan code of conduct yang wajib dipatuhi semua anggota.
“Produk pertanahan itu harus valid, prudent, dan punya manajemen risiko yang jelas. Semua harus dicek satu per satu, tanpa penyimpangan sedikit pun,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa berbagai persoalan pertanahan sering muncul akibat ketidakakuratan informasi fisik di lapangan.
“Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. Kebenaran fisik itu tunggal,” ujarnya dalam Munas bertajuk “Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Hukum Surveyor Berlisensi serta Peluang Bisnis Data Kadastral dalam Ekosistem Pertanahan Indonesia”.
Menteri Nusron juga mengajak MASKI mempertimbangkan pemberlakuan sertifikasi kompetensi tambahan terkait integritas dan risk management bagi surveyor independen.
BACA JUGA:Nusron Wahid Lantik 840 Pejabat Kementerian
“Produk itu hanya akan kredibel jika prosesnya kredibel, dan yang paling paham soal proses adalah Bapak/Ibu sekalian,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
