Kejar 128 RDTR, ATR/BPN dan Pemda Sumut Sepakat Kolaborasi Anggaran

MEDAN- OKES.NEWS,  Komitmen menuntaskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kembali ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara (Sumut) yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (7/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Nusron menyampaikan bahwa Sumatera Utara menargetkan penyelesaian 128 RDTR sebagai bagian dari target nasional 2.000 RDTR tuntas pada 2028. Namun, hingga saat ini baru 14 RDTR yang rampung, menyisakan 114 RDTR yang harus diselesaikan.

“Karena itu kami menyepakati skema pembiayaan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Masing-masing menanggung 30% dari provinsi dan kabupaten/kota, serta 40% dari pusat melalui dukungan dana Bank Dunia,” ujar Menteri Nusron dalam konferensi pers.

RDTR sendiri merupakan dokumen vital yang menentukan pola ruang dan struktur ruang secara detail. Keberadaan RDTR yang lengkap menjadi kunci utama dalam mempermudah proses perizinan investasi, menghindari konflik lahan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

BACA JUGA:Amazon Kenalkan Robot Vulcan, Bisa Melihat dan

BACA JUGA:Bupati OKU Selatan dan Kejari Tandatangani MoU Terkait Pendampingan Hukum

“Kami minta kepala daerah segera menetapkan wilayah prioritas RDTR dan menyampaikan usulan resmi ke pusat. Jangan menunggu terlalu lama, karena dokumen ini penting untuk arah pembangunan daerah,” tegas Nusron.

Rapat Koordinasi ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, jajaran Forkopimda, serta kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Dari Kementerian ATR/BPN, hadir Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, Dirjen Survei dan Pemetaan Virgo Eresta Jaya, dan Kakanwil BPN Sumut Sri Pranoto.

Dengan kolaborasi lintas pemerintahan dan dukungan pembiayaan terstruktur, diharapkan seluruh target RDTR di Sumut dapat dirampungkan tepat waktu dan berdampak langsung pada percepatan pembangunan serta investasi di wilayah tersebut.

Sumber: