OKU Pertahankan Opini WTP untuk Ke-11 Kalinya

BATURAJA- OKES.NEWS - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan.

Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya diraih Pemkab OKU secara berturut-turut.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati OKU, H. Teddy Meilwansyah, dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan yang berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, Selasa (9/6).

Bupati Teddy Meilwansyah menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah yang konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

BACA JUGA:Polres OKU tangkap Begal yang Rampas Motor Wanita di Lubuk Batang

Menurutnya, penilaian yang diberikan BPK menunjukkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik serta mampu menyajikan laporan keuangan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh OPD, baik badan, dinas maupun sekretariat, yang telah bekerja maksimal dalam menyiapkan laporan kegiatan dan laporan keuangan sehingga proses pemeriksaan BPK, baik administrasi maupun lapangan, dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa raihan opini WTP tidak boleh hanya dipandang sebagai pencapaian administratif semata.

Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, efektif, dan akuntabel.

“WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikelola pemerintah dapat memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.

Sumber: