Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha Sawit Tingkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan

Kamis 08-08-2024,19:17 WIB
Editor : Aris Munandar

Jakarta – okes.news, Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni, menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha komoditi kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. 

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Sosialisasi dan Coaching Clinic Regulasi serta Pemenuhan HGU dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) pada Kamis, 18 Juli 2024, di Pullman Jakarta Hotel.

"Kerja sama yang baik akan menjamin adanya kepastian hukum yang dapat mendukung produktivitas para pelaku usaha, sementara pemerintah juga akan mendapatkan pendapatan yang lebih optimal untuk kesejahteraan bersama," ungkap Raja Juli Antoni di hadapan peserta Coaching Clinic yang dihadiri oleh para pelaku usaha kelapa sawit.

Raja Juli Antoni mengakui bahwa berbagai sektor, termasuk sektor kelapa sawit, masih menghadapi tantangan terkait produktivitas. Namun, ia optimis bahwa dengan komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku usaha, solusi dapat dicapai secara bertahap. 

BACA JUGA:Desak Kejaksaan Negeri OKU Usut Dugaan Pungli di Sekolah MAN 1, Begini Respon Choirun Parapat

BACA JUGA:Ini Risiko Bagi Kesehatan Jika Sering Konsumsi Buah yang Dilapisi Lilin

"Memang tidak mudah persoalannya, tetapi dengan komitmen kita bersama, diharapkan dapat diurai satu per satu," lanjutnya.

Imbauan ini sejalan dengan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

 "Kami memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki tata kelola pemerintah yang lebih baik. Ini adalah bagian dari upaya kita memberikan kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan bangsa," ujar Raja Juli Antoni.

Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) bagi perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki data HGU yang lengkap. 

"Kita akan mencoba menyelesaikannya dengan pola yang lebih cepat, sehingga proses pengukuran dapat dilakukan dengan lebih efisien," tambahnya.

BACA JUGA:Gencarkan EKSISTENSI Cara Kementerian ATR/BPN untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik

BACA JUGA:Kerja Sama Kementerian ATR/BPN dan Mahkamah Agung untuk Sertifikasi Hakim dalam Penanganan Kasus Pertanahan

Kegiatan ini diinisiasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

 Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Hasan Basri, serta Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon C.M. Panggabean.

Kategori :