BATURAJA, OKES.NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) masih belum menentukan pimpinan definitifnya, meski telah resmi dilantik pada 17 Agustus 2024.
Dua partai pemenang, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasdem di Kabupaten OKU, hingga kini belum menyerahkan Surat Keputusan (SK) terkait calon pimpinan DPRD, yang dituding mengakibatkan terhambatnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang masih berstatus stagnasi.
Kondisi ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik, yang bertanya-tanya apakah keterlambatan ini terkait dengan kepentingan politik tertentu yang sedang dimainkan di balik layar.
Beberapa pihak menduga bahwa situasi ini sengaja diperlambat untuk kepentingan politik kedua partai tersebut.
BACA JUGA:Pimpinan DPRD OKU Belum Definitif, Empat Fraksi Desak Percepatan Penetapan
BACA JUGA:Pimpinan Definifif Belum Terbentuk, Kinerja DPRD OKU Terhambat
Nasdem Tunjuk Rudi Hartono sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU
Berdasarkan hasil penelusuran, Fauzi Amro, Koordinator Wilayah Sumbagsel dari DPP Partai NasDem, mengakui partainya (Nasdem) sudah lama menyerahkan SK penetapan calon pimpinan DPRD OKU.
"Sudah diserahkan, sudah lama bahkan, Nasdem menunjuk Rudi Hartono sebagai Wakil Ketua DPRD OKU, " kata Fauzi kepada media.
Namun, Rudi Hartono, yang saat ini menjadi satu-satunya pimpinan sementara DPRD OKU, justru mengaku belum menerima SK resmi sebagai Wakil Ketua DPRD.
"Belum ada," ungkap Rudi. Ia menambahkan bahwa bukan hanya Nasdem, tetapi seluruh partai politik yang belum menyerahkan SK pimpinan definitif.
Sikap pimpinan sementara DPRD OKU ini juga dipertanyakan oleh Parwanto, anggota DPRD OKU dari Partai Gerindra yang juga menjadi calon Wakil Ketua DPRD.
BACA JUGA:Balai Uji KIR OKU Selatan Beroperasi Kembali
Parwanto mengungkapkan bahwa SK penetapannya sudah diserahkan, namun belum diproses.
Parwanto berharap, PAN dan Nasdem segera menetapkan calon pimpinan DPRD OKU agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
"Kita ini wakil rakyat yang bertugas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Jika seperti ini, semua jadi terhambat dan masyarakat yang jadi korbannya," tegas Parwanto.*