OKU TIMUR,OKES.NEWS – Komitmen pemerintah dalam menata dan menyelamatkan aset negara kembali diwujudkan melalui penyerahan 42 persil sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada TNI Angkatan Darat (AD).
Penyerahan ini berlangsung di Mako Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan. Rabu, 12 Maret 2025.
Skema ini merupakan bagian dari upaya ATR/BPN dalam menyelesaikan berbagai persoalan status lahan milik TNI AD yang selama ini belum memiliki kejelasan hukum.
Banyak di antaranya mengalami permasalahan, mulai dari penyerobotan oleh pihak swasta hingga peralihan kepemilikan ke masyarakat.
BACA JUGA:Menteri Nusron: Tanah Harus Punya Fungsi Sosial
BACA JUGA:Nusron Wahid Masuk Jajaran Menteri Terbaik Versi RODA Institute
Menteri Nusron menegaskan bahwa penyelesaian aset negara menjadi prioritas ATR/BPN.
"Kami mendapatkan laporan adanya setumpuk dokumen terkait persoalan aset, dengan total keseluruhan mencapai 649 titik. Khusus untuk TNI AD, terdapat 126 titik yang harus segera kami selesaikan," ucap Nusron dalam kata sambutan.
Dalam penyelesaiannya, ATR/BPN menerapkan skema win-win solution, memastikan bahwa hak-hak negara tetap terjaga, tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.
Dengan penerbitan sertipikat HPL, lahan yang dikelola TNI AD kini memiliki status hukum yang lebih kuat, sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal.
BACA JUGA: Wamen ATR/BPN Tanam Pisang Cavendish di Bali
BACA JUGA:Wamen ATR/Waka BPN Lantik MPPP dan MPPW untuk Perkuat Pengawasan PPAT
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik langkah ini.
"Kejelasan status lahan ini akan membuat Pusat Latihan Tempur lebih maksimal dalam mendukung kesiapan tempur TNI AD.
Selain itu, lahan ini juga dapat dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, yang sejalan dengan program nasional," ungkap Kasad TNI AD.