Ajak Masyarakat Hidupkan Pancasila dalam Tindakan Nyata

Selasa 03-06-2025,09:00 WIB
Reporter : HOS
Editor : Gus Munir

Dalam birokrasi pemerintahan, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam pelayanan publik yang adil, terbuka, dan berpihak kepada rakyat. 

Setiap kebijakan yang diambil harus mencerminkan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan sekadar kepentingan golongan.

BACA JUGA:Manfaat Luar Biasa Makan Bawang Putih Saat Perut Kosong

Di sektor ekonomi, pembangunan harus dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh kalangan tertentu. 

Pemberdayaan UMKM, ekonomi kerakyatan, dan koperasi harus menjadi prioritas utama untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan sila kelima.

Sementara itu, dalam dunia digital, masyarakat harus sadar bahwa ruang maya juga memiliki etika. Interaksi di media sosial harus tetap menjunjung tinggi nilai toleransi, kesantunan, dan saling menghormati. 

Pancasila harus menjadi pedoman dalam bermedia digital, untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi negatif dengan memperkuat literasi digital dan semangat gotong-royong.

BPIP terus menjalankan komitmennya melalui berbagai program strategis, seperti pembinaan ideologi di sektor pendidikan, pelatihan untuk ASN dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, serta menjalin kerja sama lintas sektor untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

BACA JUGA:Manfaat Luar Biasa Makan Bawang Putih Saat Perut Kosong

“Pancasila harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dihafalkan. Kita semua—baik pemerintah pusat, daerah, tokoh masyarakat, pemuda, maupun seluruh warga negara—memiliki peran penting dalam menyemai dan membumikan nilai-nilai Pancasila,” tegas Bupati.

Ia pun menekankan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus dijadikan sebagai momen refleksi dan pembaruan komitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dalam setiap langkah, ucapan, dan kebijakan.

Turut hadir dalam upacara tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Sekretaris Daerah, para ketua organisasi wanita, pimpinan instansi vertikal, para asisten, staf ahli, kepala OPD, kabag, serta Camat Muaradua bersama jajarannya. (*)

 

Kategori :