Menkeu Sri Mulyani: Harga BBM Harus Naik, Jika Tidak...

JAKARTA, OKES.CO.ID - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia harus naik.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Menurutnya, jika harga BBM tidak naik, anggaran subsidi tahun ini harus ditambah Rp195,6 triliun dari total subsidi sebesar Rp502 triliun.

"Total anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini bisa tembus hingga Rp 698 triliun," ujar Sri, 27 Agustus 2022.

BACA JUGA: Kemenkeu Klaim RUU HPP Berpihak pada Masyarakat Kecil

Sri menyebut, jika anggaran subsidi Rp195,6 triliun tidak disediakan tahun ini, maka ditagih pada APBN 2023.

Alasannya, pada tahun depan pemerintah berusaha menyehatkan APBN dan mengembalikan defisit ke tiga persen dari PDB.

Ini berarti, anggaran subsidi yang ditargetkan Rp336,3 triliun pada tahun 2023 bakal hilang separuhnya demi membayar tagihan tahun ini.

"Rp195,6 triliun itu memakan lebih dari separuh anggaran subsidi dan kompensasi tahun depan yang kita anggarkan Rp336,3 triliun. Pasti anggaran subsidi di 2023 tidak akan cukup, dan menimbulkan persoalan sama lagi," kata Sri Mulyani.

BACA JUGA: Pemerintah Sedang Bahas Kenaikan Harga BBM

Sri Mulyani khawatir akan menimbulkan efek buruk apabila tidak ada penyesuaian harga BBM dan tambahan anggaran subsidi serta kompensasi BBM di tahun ini.

Lebih lanjut, Sri Mulyani memperhitungkan tambahan penerimaan negara dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp420 triliun pada tahun ini hanya digunakan untuk menambah anggaran subsidi energi saja.

“Penerimaan negara Rp 420 triliun akan dipakai semua untuk subsidi energi, Pertalite, Solar, LPG 3 kilogram, dan listrik. Itu tidak akan mencukupi seluruh windfall profit karena dipakai semua dan akan habis,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, volume penjualan Pertalite sudah mencapai 16,4 juta kiloliter dari kuota yang ditentukan pada tahun ini mencapai 23 juta sehingga secara hitung-hitungan stok Pertalite tersisa tinggal 6,6 juta kiloliter.

Sumber: radarlampung.co.id