Kabag Hukum Setda OKU : Tidak ada aturan yang dilanggar

foto : herbert/Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda OKU, Febriandi didampingi Plt Kabag Hukum Setda OKU, Eka Meirwanza dan Staf Khusus Bupati OKU Bidang Komunikasi, M H Nazier dan Bowo Sunarso, gelar konferensi pers di Abdi Bina Praja, Pem--
OKU, OKES.CO.ID – Pemerintah Kabupaten OKU melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda OKU, Selasa (28/2/2023), menggelar konferensi pers terkait berita hoax yang berseliweran di media sosial dengan judul narasi Pj Bupati OKU salahkan tim evaluasi dan Gubernur Sumsel menurunkan eselon Sekda OKU.
Konferensi pers dipimpin Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda OKU, Febriandi didampingi Plt Kabag Hukum Setda OKU/Analis bantuan hukum, Meirwanza SH MM dan Staf Khusus Bupati OKU Bidang Komunikasi, M H Nazier dan Bowo Sunarso, di ruang Abdi Praja Pemkab OKU, sekitar pukul 13.30 WIB,
Dikatakan Staf Khusus Bupati OKU Bidang Komunikasi, M H Nazier, Pemerintah Kabupaten OKU mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bahkan, dalam sambutannya H Achmad Tarmizi menjelaskan bahwa apabila masa jabatan Sekda sudah habis maka kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi. Kemudian Gubernur menunjuk BKD Propinsi Sumsel dan dari Akademisi dalam hal ini Unsri.
“Dari hasil evaluasi itulah maka jabatan Sekda OKU bisa diperpanjang atau tidak. Ternyata keputusan hasil evaluasi tersebut dinyatakan tidak diperpanjang,” ungkap Nazier.
Ditambahkan Nazier, dalam Perpres nomor 3 tahun 2018 pasal 3 ayat 3 juga menyebutkan mengacu kepada perundang – undangan yang berlaku tentang Aparatur Sipil Negara karena PP itu lebih tinggi dari Perpres.
Ditambahkan Bowo Sunarso, pada saat pelantikan sebagai Staf Ahli juga bahwa H Achmad Tarmizi juga legowo dan tidak ada permasalahan. “Tidak ada pencopotan, tidak ada penurunan pangkat dan ak Bupati tidak menyalahkan. Pak Bupati menjalankan aturan,” tukas Bowo.
Plt Kabag Hukum Setda OKU, Meirwanza SH MM, menambahkan, bahwa pelantikan Dharmawan Irianto sebagai Pj Sekda OKU dan pelantikan H Achmad Tarmizi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sudah sesuai dengan mekanisme atau sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Tidak ada aturan yang dilanggar dan tidak ada aturan yang dilewatkan,” pungkas Eka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: