Wahai Kades se Indonesia Tuntutan Kalian Dikabulkan tapi Dikurangi!

Wahai Kades se Indonesia Permintaan Dikabulkan tapi Dikurangi!

BATURAJA- OKES.NEWS - Para kades bersiap-siap dalam rancangan perubahan UU tentang desa. Pasalnya adanya rencana rangcangan Perubahan ketiga UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa cukup merugikan para Kepala Desa se Indonesia.

Seperti yang diketahui, tuntutan penpanjangan masa jabatan kades telah ditambah dari enam tahun menjadi 9 tahun akan tetapi periode jabatan dikurangi menjadi 2 periode sebelumnya dalam peraturan lama berlaku tiga periode.

Dalam tuntutannya para Kepala Desa se Indonesia menggelar aksi besar-besaran beberapa bulan lalu di Jakarta. dengna kompak para kades ini meminta agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun. Dengan periode masa menjabat tetap tiga periode.

BACA JUGA:Usulkan Raperda Pilkades hingga Pajak Daerah
“Artinya Kepala Desa yang sekarang masa jabatan 6 tahun dan bisa menjabat selama tiga periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Kalau ditotalkan 18 tahun. Nah jika RUU ini disahkan maka dengan waktu masa jabatan 9 tahun, Kades hanya bisa menjadi Kades selama 14 tahun. Artinya rugi 4 tahun dong,” ujar Saiful, teman penulis saat diskusi mengenai RUU tersebut.

BACA JUGA:Usulkan Raperda Pilkades hingga Pajak Daerah

BACA JUGA:Sengketa Lahan, Kades di OKU Diminta Pahami Faktornya Sebelum Bertindak
Meski dirinya bukan Kades, tetapi kata Saiful, dengan RUU ini Kepala Desa (Kades) hanya memiliki kesempatan dua kali masa/periode jabatan.

Seperti informasi sebelumnya, Presiden RI Joko Widoso mengajukan RUU perubahan ketiga atas UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada DPR RI.

Yang paling menonjol adalah terkait masa jabatan Kepala Desa, akhirnya Presiden Joko Widodo menambahnya 3 tahun dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Jika dilihat dari sisi waktu memang bertambah 3 tahun, namun bila dari dilihat masa jabatan atau periode berkurang dari 3 periode menjadi dua periode (2 kali masa jabatan).

 

Cukup banyak pasal yang diubah pada perubahan ketiga UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Mulai Pasal 1 ketentuan umum yang terdiri atas 21 ayat.

Anggota Komisi XI DPR RI H Bertu Merlas ST membenarkan adanya usulan RUU perubahan ketiga Tentang Desa.
Hanya saja Bertu belum mengetahui apakah masuk dalam prioritas pembahasan DPR atau tidak untuk tahun ini.

Sumber: