Bhumi ATR/BPN: Inovasi Keterbukaan Informasi Publik yang Mendapat Apresiasi Internasional

Jakarta, okes.news – Platform Bhumi ATR/BPN, yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), semakin mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Sejak diluncurkan pada 2012, platform ini telah menjadi salah satu bentuk implementasi keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pertemuan ahli geospasial internasional yang baru-baru ini digelar di Bali, Bhumi ATR/BPN mendapat apresiasi atas perannya dalam memberikan akses luas terhadap data geospasial bagi masyarakat.

BACA JUGA:Gelar Pengajian Bulanan Masjid Nuurur Rahman Kementerian ATR/BPN

Platform ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses peta interaktif, mencari lokasi spesifik, serta memperoleh informasi geospasial yang akurat.

Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon Panggabean, menegaskan bahwa Bhumi ATR/BPN memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memeriksa posisi, bentuk, dan informasi bidang tanah yang mereka miliki berdasarkan sertipikat tanah.

“Kami ingin masyarakat dapat dengan mudah mengakses peta interaktif, mencari lokasi, dan mendapatkan informasi geospasial yang akurat. Jika ada perbedaan data dengan yang tertera di Bhumi ATR/BPN, masyarakat dapat langsung melapor ke Kantor Pertanahan setempat atau menyampaikan keluhan melalui #TanyaATRBPN,” ujar Herjon Panggabean saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Jumat (24/01/2025).

BACA JUGA:Upaya Mencegah Kejahatan Melalui Patroli Malam yang Rutin

Selain itu, platform ini juga menyediakan informasi mengenai Zona Nilai Tanah yang membantu masyarakat mengetahui kisaran harga tanah di berbagai wilayah. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan data ini untuk menentukan kebijakan perpajakan terkait pertanahan.

Tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umum, Bhumi ATR/BPN juga menjadi alat penting bagi profesional, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam mengakses data spasial terkait tata ruang dan pertanahan. Transparansi yang ditawarkan oleh platform ini mendukung prinsip good governance, dengan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi pemerintahan, serta partisipasi publik dalam pengelolaan pertanahan.

Sebelum mengakses layanan, masyarakat diminta menyetujui disclaimer sebagai bentuk pengingat terkait pentingnya verifikasi data. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemilik tanah dapat melakukan swaplotting atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan perbaikan data.

Kementerian ATR/BPN berharap, melalui inovasi ini, pelayanan pertanahan di Indonesia semakin optimal dan mampu menjawab tantangan era digital. Pemerintah juga mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan dan memberikan masukan untuk pengembangan Bhumi ATR/BPN di masa mendatang.

 

Sumber: