90 Persen Kawasan Industri Belum Dimanfaatkan, Pemerintah Dorong Investasi Lewat Tata Ruang

JAKARTA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebutkan bahwa lebih dari 90 persen kawasan industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum dimanfaatkan secara optimal.

Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam Dialog Nasional Munas IX Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia di Kuningan, Jakarta, Kamis (19/06/2025).

“Lebih dari 90% lahan kawasan industri dalam tata ruang belum dimanfaatkan. Ini peluang besar bagi investor yang ingin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Suyus.

Sebagai ilustrasi, di Pulau Sumatera terdapat 185.412 hektare kawasan industri yang telah dialokasikan, namun baru sekitar 7% yang dimanfaatkan. Di Pulau Jawa, dari total 350.539 hektare yang tersedia, baru sekitar 9,75% digunakan.

BACA JUGA:7 Rahasia Catokan Tahan Seharian, Rambut Lurus Bak Habis dari Salon!

BACA JUGA:UPT Puskesmas Simpang Gelar Layanan Kesehatan Keliling

Meski ruang tersedia, tantangan utama terletak pada proses eksekusi dan perizinan, mulai dari izin KKPR, integrasi RDTR ke Online Single Submission (OSS), hingga pengadaan lahan. Hingga pertengahan 2025, baru 367 RDTR yang terintegrasi dari target 2.000 RDTR nasional.

“Kami terus mendorong Pemda untuk mempercepat penyusunan RDTR, karena ini sangat penting bagi kepastian berusaha dan masuknya investasi,” tegas Suyus.

Kementerian ATR/BPN juga memberikan dukungan berupa anggaran dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah guna mempercepat penyusunan RDTR.

Tujuannya adalah membuka akses dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, yang menjadi fondasi utama dalam menarik minat investor.

Dengan optimalisasi tata ruang dan penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap potensi kawasan industri yang selama ini belum tergarap dapat menjadi motor baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumber: