Menteri ATRBPN Nusron Wahid Serukan Kepala Daerah Jadi Garda Depan Cegah Sengketa

Sumedang, OKES.NEWS - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menegaskan pentingnya keterlibatan kepala daerah dalam mengedukasi masyarakat soal pemasangan tanda batas tanah. 

Hal ini dinilainya sebagai langkah konkret dalam mencegah konflik pertanahan yang masih marak terjadi.

“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan menjaga tanda batas tanah sering kali memicu sengketa, bahkan terjadi tukar batas dengan lahan di sebelahnya,” ujar Menteri Nusron saat memberi arahan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini, IPDN, Sumedang, Rabu (25/06/2025).

BACA JUGA:Dukung Kemandirian Warga Binaan, Dinas Perikanan OKU Timur Terima Penghargaan

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Ingatkan Kepala Daerah Jangan Sembarangan Alihfungsikan Lahan

Sejak 2023, Kementerian ATR/BPN telah menggulirkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS). Kampanye ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar secara mandiri memasang patok tanah dan meminimalisir konflik.

Namun, menurut Nusron, gerakan ini tidak akan berdampak signifikan jika tidak didukung oleh kepala daerah sebagai ujung tombak pelaksana di wilayah masing-masing. “Sudah saatnya pemerintah bersama menyosialisasikan gerakan pemasangan tanda batas tanah ini, agar tidak terus terjadi konflik tapal batas antar warga,” tegasnya.

Menteri Nusron juga menyoroti fakta bahwa masih banyak bidang tanah yang belum terpetakan maupun bersertipikat. Dalam hal ini, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa, serta organisasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan.

“Untuk persoalan seperti itu, kepala daerah bisa bekerja sama dengan perangkat desa, dengan asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan untuk sama-sama melengkapi sertipikat tersebut,” katanya.

BACA JUGA:Pengukuhan Sekjen ATR/BPN Jadi Alumni Kehormatan KAPTI

Per Juni 2025, program pendaftaran tanah nasional mencatat progres positif: dari target 126 juta bidang tanah, sebanyak 122,5 juta bidang telah didaftarkan dan 96,4 juta bidang telah bersertipikat.

“Jadi tugas kita melanjutkan bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan belum bersertipikat. Karena itu, Bapak/Ibu sekalian, kami tunggu kerja samanya ya,” pungkasnya di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Wakil Menteri Perhubungan Suntana. Sementara Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar.

 

Sumber: