Nusron Wahid Tegas Tolak Alih Fungsi Sawah LP2B: Satu Jengkal Pun Jangan Tergadai

Sumedang , OKES.NEWS -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan dengan tegas para kepala daerah agar tidak sembarangan mengizinkan alih fungsi lahan, khususnya sawah yang telah masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Seruan itu ia sampaikan dalam forum Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Rabu (25/06/2025).

“Yang boleh dikeluarkan izinnya hanya untuk lahan non-LP2B. Sawah LP2B itu mutlak tidak boleh dialihfungsikan. Ini penting saya tekankan kepada para bupati dan wali kota karena banyak sawah hilang akibat rekomendasi yang tidak tepat,” ujar Nusron di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan pentingnya pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan, terlebih di tengah kebutuhan pembangunan nasional seperti penyediaan rumah murah, hilirisasi energi, dan pencapaian swasembada pangan.

“Rumah murah butuh lahan murah. Pilihannya tinggal sawah atau kebun. Kalau sawah terus dikonversi jadi rumah, kita akan kehilangan lahan produktif dan gagal mewujudkan swasembada pangan. Karena itu, harus ada pengaturan yang tegas,” tandasnya.

LP2B merupakan sistem yang menetapkan sawah sebagai lahan pertanian permanen yang tidak boleh dialihkan fungsi. Jika suatu lahan LP2B terpaksa digunakan untuk kepentingan lain, maka wajib diganti dengan lahan baru yang memiliki nilai dan produktivitas setara.

Penetapan LP2B merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), ditargetkan 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional masuk dalam kategori LP2B.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar, dan Wakil Menteri Perhubungan Suntana yang juga menjadi narasumber.

Dengan semangat orientasi yang berlangsung dari 22–26 Juni 2025 ini, Menteri Nusron berharap seluruh kepala daerah mengawal ketat perlindungan lahan pangan demi kedaulatan bangsa.*

Sumber: