Wamen Ossy dan Komnas HAM Satukan Langkah Atasi Konflik Agraria Lewat Peta Jalan HAM

Jakarta, okes.news - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). 

Hal ini disampaikan dalam pertemuan strategis bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (7/7/2025).

“Masalah agraria tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Kita butuh kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat hukum. Untuk itu, inisiatif Komnas HAM dalam menyusun roadmap penyelesaian berbasis HAM patut diapresiasi dan didukung penuh,” ujar Ossy.

Ia menekankan bahwa banyak konflik agraria tumpang tindih dengan kebijakan kehutanan, tata ruang, hingga perlindungan lingkungan, sehingga diperlukan pendekatan terintegrasi. 

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Nusron Wahid melantik 79 pejabat struktural secara nasional

BACA JUGA:Eks Wali Kota Palembang Harnojoyo Resmi Jadi Tersangka Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Pasar Cinde

Roadmap yang akan disusun bersama ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tapi juga aksi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.

Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menambahkan bahwa konflik agraria menyangkut langsung hak hidup dan sumber penghidupan kelompok rentan. Karena itu, Komnas HAM mendorong agar penyelesaiannya selalu mengedepankan prinsip HAM dan dilakukan secara menyeluruh.

“Ini bukan soal administrasi tanah semata. Kita bicara tentang keadilan, legalitas, dan hak atas tanah sebagai elemen penting HAM. Sinergi kelembagaan adalah kunci menyelesaikan masalah ini secara tuntas,” tegas Anies.

Pertemuan ini turut dihadiri Tenaga Ahli Bidang Good Governance, Adjie Arifuddin, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan Komnas HAM. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting menuju penyelesaian agraria yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.*

Sumber: