Kapolda Sumsel Ancam Copot Kasat Reskrim Tidak Memiliki Integritas dan Kemampuan

SUMSEL, OKES.NEWS - Jabatan kepala satuan (kasat) reserse kriminal (reskrim), jadi sorotan Kapolda SUMSEL Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH. Dia tidak segan-segan, mencopot pejabat tersebut apabila tidak memiliki integritas dan tidak mempunyai kemampuan.

“Saya minta Kapolres tegas! Kalau anda mengeluh dengan Kasat Reskrim yang tidak punya integritas dan tidak punya kemampuan, lapor saya! Saya ganti!,” tegas Kapolda Andi Rian, dalam Gelar Operasional (Opsnal) Triwulan III Tahun 2025, belum lama ini.

Dalam Gelar Opsnal Triwulan III/2025 bertempat di Kota Palembang itu, dihadiri para Pejabat Utama (PjU) Polda Sumsel. Termasuk seluruh Kapolres/tabes jajaran Polda Sumsel, Wakapolres, Kabag Ops, baik secara langsung maupun virtual zoom meeting.

Jenderal Polis Bintang 2 yang berpengalaman bidang Reserse itu, juga menyoroti percepatan penyelesaian perkara. Sebagai bentuk penegakan hukum yang berkeadilan. “Kasus tunggakan bukan sekadar angka statistik, tapi amanah keadilan yang harus segera dituntaskan,” tegasnya.  

BACA JUGA:OKU Timur Luncurkan Layanan PBG 5 Jam Selesai, Tercepat di Sumatera Selatan

Dia juga meminta para Kapolres, untuk mengarahkan Kasat Reskrimnya. Dalam kasus pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, untuk tidak lagi merapkan Pasal 362 KUHP. “Silakan Anda menerapkan pasal pencurian yang diatur dalam Undang-Undang Perkebunan,”perintah Andi Rian, yang pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.

Langkahnya, para Kapolres berkoordinasi dengan para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). “Bahwa ke depan, Polres akan menerapkan pasal pencurian di dalam perkebunan (UU Perkebunan) untuk pelaku-pelaku pencurian,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Kapolda juga meminta seluruh kapolres untuk menggerakkan seluruh sumber dayanya untuk menciptakan situasi kambtibmas yang baik di wilayahnya. “Tapi yang jelas, Saya ingin melihat hasilnya di Gelar Opsnal Triwulan IV nanti,” pesannya.

Di bagian lain, Polri menegaskan negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Orang nomor 1 di Polda Sumsel ini juga menegaskan komitmen jajarannya, untuk menindak tegas segala bentuk premanisme dan pungutan liar (pungli) yang meresahkan masyarakat. 

Polda Sumsel tidak memberi ruang bagi praktik premanisme, pemerasan, atau pungutan dalam bentuk apa pun. "Saya perintahkan, pastikan tidak ada pungutan-pungutan, paksaan-paksaan, dan sebagainya, dengan alasan apa pun,” tegasnya lagi.

Kapolda Andi Rian menekankan, pemberantasan premanisme dan pungli harus dilakukan secara berkelanjutan. Bukan hanya sesaat ketika mendapat perhatian publik. Seperti dialami atlet Papua, pada Pornas Korpri di Palembang, yang viral belum lama ini.

"Saya minta, sekali lagi, ini penanganannya terus-menerus. Silakan koordinasi dengan instansi terkait, supaya praktik-praktik premanisme ini betul-betul tidak lagi terjadi di spot-spot yang dimaksud,” pesannya.

Tindakan tegas diperlukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sumsel tetap kondusif.  Dia memerintahkan pembentukan satuan tugas (Satgas) gabungan dan pendirian pos-pos pengamanan di lokasi-lokasi rawan tindak premanisme dan pungli.

 “Bentuk Satgas Gabungan. Tidak boleh lagi ada tindakan-tindakan premanisme, kecuali kalian tidak punya rasa malu. Kalau perlu, Anda buat pos di jalan,” cetus lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1991 itu. 

Sumber: