Sedangkan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Fahrurrozi memberikan tanggapan terkait mundurnya Ketua DPRD OKU Timur dari kepanitiaan Pilkades serentak 2023.
“Kita ikut apa yang sudah diputuskan pimpinan,” terangnya.
Bahkan ia menyarankan, Pilkades serentak di OKU Timur harus di evaluasi.
“Kita ingin kades yang terpilih harus memiliki integritas,” ucapnya.
Namun lanjutnya, jika saat pencalonan saja sudah dibebankan biaya yang cukup besar di luar dari anggaran APBD itu akan sulit.
Karena DPRD Kabupaten OKU Timur dan Pemerintah Daerah OKU Timur telah menyetujui dan menetapkan seluruh anggaran untuk pelaksanaan Pilkades.
Anggaran tersebut diusulkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai acuan kerja terpenuhinya pelaksanaan pembiayaan Pilkades serentak nanti. (Clau)