OKES.NEWS - Pada 17 Januari 2025, Mahkamah Agung AS resmi memutuskan bahwa ByteDance, perusahaan induk TikTok dari Tiongkok, harus menjual kepemilikannya atas TikTok.
Keputusan ini menegaskan aturan dalam Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act yang dianggap penting demi keamanan nasional.
Kekhawatiran soal privasi data dan pengaruh asing karena hubungan ByteDance dengan pemerintah Tiongkok jadi alasan utama.
Seseorang memegang papan tanda yang menyerukan Mahkamah Agung AS untuk membatalkan larangan terhadap TikTok di luar kantor pusat lembaga tersebut pada 10 Januari (Foto REUTERS).--
Batas Waktu dan Ancaman Blokir
ByteDance diberi waktu sampai 19 Januari 2025 untuk mencari pembeli.
Kalau tidak ada kesepakatan, TikTok bakal dihapus dari semua toko aplikasi, dan pengguna di AS nggak akan dapat pembaruan lagi.
Tanpa update, lama-lama aplikasi ini bisa jadi nggak berfungsi dengan baik.
BACA JUGA:Suzuki Escudo Tabrak Gerbong KAI Babaranjang di Baturaja, Dua Penumpang Luka-Luka
Presiden Baru dan Nasib TikTok
Presiden terpilih Donald Trump yang akan menjabat mulai 20 Januari 2025 punya pendekatan yang berbeda dibanding pemerintahan Joe Biden.
Trump katanya terbuka untuk negosiasi agar TikTok tetap bisa digunakan di AS. Tapi ByteDance justru memilih untuk nggak menjual operasinya di sana.
Dengan keputusan itu, kemungkinan besar TikTok bakal benar-benar angkat kaki dari pasar AS.
BACA JUGA:ATR/BPN Kolaborasi dengan Organisasi Keagamaan Islam Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf
Pengguna AS Terancam Kehilangan Akses
Dengan sekitar 170 juta pengguna aktif, dampaknya bakal besar.
Memang, pengguna yang sudah punya aplikasinya tetap bisa memakainya, tapi tanpa pembaruan, TikTok bakal ketinggalan zaman dan performanya bisa makin buruk.
TikTok Tinggalkan AS?
Karena tekanan hukum dan politik, TikTok tampaknya bakal meninggalkan pasar AS kecuali ada perubahan besar atau kesepakatan baru di menit-menit terakhir.