Baturaja, OKES.NEWS - Komitmen Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dalam menegakkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) terus diperkuat.
Hal ini ditandai dengan kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan di ruang Abdi Praja Pemkab OKU, Senin (10/11).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah HAM Sumsel, Hendry Marulitua, SH, MH, bersama Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah, S.STP, MM, M.Pd.
Dalam sambutannya, Hendry menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, di mana empat dari delapan poin utamanya memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip HAM.
BACA JUGA:Tingkatkan Profesionalisme, Gelar Pelatihan Pengurus Koperasi Merah Putih
BACA JUGA:Murid SDN 43 OKU Sumringah Terima Seragam Sekolah Gratis dari Bupati
“Lima puluh persen dari poin Asta Cita Presiden Prabowo berhubungan langsung dengan hak asasi manusia. Karena itu, ASN punya peran strategis dalam mewujudkan nilai-nilai HAM di dalam pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif,” ungkap Hendry.
Ia menjelaskan, sosialisasi ini menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman ASN terhadap instrumen HAM baik nasional maupun internasional.
Selain itu, kegiatan ini mendorong ASN agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam budaya kerja birokrasi, kebijakan publik, dan seluruh aspek pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah menyampaikan apresiasinya kepada Kemenkumham Sumsel yang telah mempercayakan Kabupaten OKU sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut.
BACA JUGA:Kemenag OKU Timur Mulai Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji
BACA JUGA:Dinas Perikanan OKU Genjot Produktivitas Lewat Pokdakan
“Kegiatan ini sangat penting untuk menambah wawasan ASN kita agar pelayanan publik di OKU benar-benar berlandaskan nilai-nilai HAM, bukan hanya formalitas administratif,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan bahwa Pemkab OKU memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Dari tahun ke tahun, pelaksanaan program HAM di OKU terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Menurutnya, penguatan kapasitas HAM bagi ASN merupakan fondasi dalam membangun birokrasi yang inklusif, adil, dan humanis.