Belanja Daerah Turun 13 Persen, APBD OKU Timur 2026 Fokus ke Program Produktif

Rabu 26-11-2025,08:11 WIB
Reporter : Kholid
Editor : Gus Munir

OKES.NEWS - Pemerintah Kabupaten OKU Timur tengah memasuki tahap krusial dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. 

Dalam rapat paripurna DPRD pada Selasa, 25 November 2025, Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin MT MM mengungkapkan bahwa belanja daerah tahun depan diproyeksikan menurun cukup signifikan.

Pada Rancangan APBD 2026, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,020 triliun. 

Angka ini berkurang Rp308,38 miliar dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp2,328 triliun, atau setara penurunan sekitar 13,24 persen. Penyusutan tersebut terutama disebabkan melemahnya pendapatan daerah.

Meski menghadapi tekanan pendapatan, Bupati yang akrab disapa Enos memastikan bahwa komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program prioritas tetap tidak berubah.

BACA JUGA:Dekranasda OKU Timur 2025–2030 Resmi Dilantik, Siap Genjot Industri Kreatif Lokal

“Penurunan ini terjadi karena pendapatan daerah berkurang. Namun arah kebijakan belanja tetap kami fokuskan pada program produktif yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa APBD 2026 disusun dengan prinsip kehati-hatian mengingat kondisi fiskal yang menantang. 

Pemerintah daerah berupaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melanjutkan program strategis yang sedang berjalan.

Pembahasan rancangan anggaran akan berlanjut pada tingkat komisi untuk menelaah setiap pos belanja sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BACA JUGA:Dekranasda OKU Timur 2025–2030 Resmi Dilantik, Siap Genjot Industri Kreatif Lokal

Fokus Kebijakan Belanja Daerah 2026

Dalam pemaparannya, Bupati Enos memaparkan sejumlah fokus utama yang menjadi landasan penyusunan APBD tahun mendatang, antara lain:

1. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Pemkab menargetkan peningkatan pendapatan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan dukungan integrasi data dan digitalisasi layanan.

Kategori :