PALEMBANG – Proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memunculkan polemik serius.
Ketua dan empat anggota KPU OKU, jajaran Bawaslu OKU hingga pimpinan Bawaslu Sumatera Selatan harus menghadapi pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Kamis (12/11/2026), terhadap dua perkara sekaligus, yakni nomor 20-PKE-DKPP/X/2026 dan 22-PKE-DKPP/X/2026.
Pangkal persoalan berada pada penetapan Dadang Wijaya sebagai calon PAW anggota DPRD OKU.
Pengadu menilai terdapat persoalan persyaratan karena Dadang disebut telah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan tidak lagi menjadi anggota partai politik.
Dalam perkara nomor 20-PKE-DKPP/X/2026, Muhammad Aldy Mandaura selaku pengadu dengan kuasa Prendi Alhafiz mempersoalkan keputusan KPU OKU yang merekomendasikan Dadang Wijaya sebagai calon PAW.
Dadang diketahui memperoleh 592 suara sah pada Pemilu Legislatif 2024 dan menempati posisi suara terbanyak kedua.
Ia kemudian dilantik sebagai anggota DPRD OKU melalui mekanisme PAW pada 20 Juni 2026 untuk menggantikan Umi Hartati.
BACA JUGA:Damkar OKU Evakuasi Ular dan Sarang Lebah di Rumah Warga
Namun, menurut Aldy, terdapat persoalan mendasar yang seharusnya dicermati KPU sebelum menetapkan rekomendasi tersebut. Dadang disebut telah diangkat sebagai PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel dengan masa kerja hingga 2030.
Aldy juga mempersoalkan status keanggotaan partai politik Dadang. Menurutnya, peserta seleksi PPPK diwajibkan menyampaikan surat pernyataan tidak terlibat atau bukan anggota partai politik.
Atas dasar itu, pengadu menilai KPU OKU tidak cermat melakukan verifikasi dan diduga mengabaikan aspek profesionalitas serta kepastian hukum dalam proses penetapan calon PAW.
Sementara itu, perkara nomor 22-PKE-DKPP/X/2026 yang diadukan Mukti Ali, Arif Sudrajat, dan Herson turut mempersoalkan fungsi pengawasan penyelenggara pemilu.
Dalam perkara tersebut, selain KPU OKU, turut diadukan Ketua Bawaslu OKU Anggi Irawan bersama dua anggotanya, Yudi Riswandi dan Ahmad Kabul. Pengadu juga melaporkan Plt. Ketua Bawaslu Sumsel Ahmad Naafi serta tiga anggotanya, Muhammad Sarkani, Massuryati, dan Ardiyanto.
Mukti Ali menilai jajaran Bawaslu tidak menjalankan pengawasan secara optimal terhadap seluruh proses PAW Dadang Wijaya.