BACA JUGA:Carl Hauser L1 HP Konsep Ini Sengaja Dibuat Tanpa Notifikasi
Ia mengaku telah menyampaikan laporan ke Bawaslu OKU dan Bawaslu Sumsel, tetapi laporan tersebut dinyatakan tidak membuktikan adanya pelanggaran.
Di hadapan majelis DKPP, Ketua KPU OKU Rahmat Hidayat membantah seluruh dalil pengadu. Ia menegaskan proses PAW Dadang Wijaya telah melalui tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.
Rahmat menjelaskan KPU OKU telah menyampaikan surat dan berita acara yang menerangkan Dadang memenuhi syarat sebagai calon PAW, dengan catatan harus menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun yang sama dengan pengusulan PAW.
Namun, terdapat fakta menarik dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Rahmat membenarkan adanya perbedaan pendapat di internal KPU OKU mengenai status Dadang Wijaya.
Perbedaan itu diselesaikan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting dengan hasil tiga anggota menyatakan memenuhi syarat, sedangkan dua lainnya menyatakan tidak memenuhi syarat.
KPU OKU juga mengaku telah melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak, di antaranya Biro Otonomi Daerah Pemprov Sumsel, PPP, dan KPU Provinsi Sumatera Selatan sebelum menetapkan rekomendasi.
Rahmat turut menyampaikan bahwa Dadang Wijaya telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel. Hal tersebut, menurutnya, berdasarkan surat DPRD OKU yang dilengkapi salinan surat keputusan pemutusan hubungan kerja yang ditandatangani gubernur.
Keterangan ini menjadi bagian penting dalam pemeriksaan karena berkaitan langsung dengan persoalan status Dadang yang dipersoalkan pengadu.
Bantahan juga disampaikan jajaran Bawaslu OKU. Mereka menyatakan laporan yang masuk telah ditindaklanjuti melalui rapat pleno dan permintaan salinan dokumen administrasi PAW Dadang Wijaya.
Setelah melakukan pencermatan dan penelusuran terhadap berkas tersebut, Bawaslu menilai proses PAW telah berjalan sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan.
Ketua Bawaslu OKU Anggi Irawan menjelaskan laporan tersebut diterima, tetapi tidak diregistrasi sebagai laporan dugaan pelanggaran karena dinilai berada di luar masa tahapan pemilu atau termasuk kategori non-tahapan. Laporan itu kemudian ditempatkan sebagai informasi awal.
Sidang yang dipimpin I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi selaku Ketua Majelis, didampingi anggota majelis dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sumatera Selatan Achmad Syarifudin dari unsur masyarakat dan Abu Yamin dari unsur KPU, menjadi forum untuk menguji keterangan serta bukti dari kedua belah pihak.
Polemik ini tidak sekadar menyangkut siapa yang berhak menggantikan anggota DPRD. Persoalan tersebut juga menyentuh ketelitian verifikasi, konsistensi penerapan aturan, transparansi pengambilan keputusan, dan efektivitas pengawasan penyelenggara pemilu.=
Perbedaan suara tiga berbanding dua di internal KPU OKU memperlihatkan bahwa persoalan kelayakan calon PAW memang menjadi perdebatan. Karena itu, dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan masing-masing pihak menjadi bagian penting untuk diuji.
Publik kini menunggu bagaimana DKPP menilai seluruh dalil, bantahan, dan bukti yang disampaikan dalam persidangan. Sebab, integritas penyelenggara pemilu tidak hanya ditentukan oleh keputusan yang dihasilkan, tetapi juga oleh proses dan pertanggungjawaban di balik keputusan tersebut.