Wamen ATR/BPN Ingatkan: Aset Pertahanan Tanpa Sertipikat Berisiko Disalahgunakan

BANYUMAS- OKES.NEWS, Aset pertahanan kembali menjadi sorotan nasional setelah Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengingatkan bahwa ribuan bidang tanah milik TNI,

khususnya TNI AD, masih berada dalam kondisi rawan—belum bersertipikat, tidak terdokumentasi, dan rentan disalahgunakan.

Peringatan tersebut disampaikan dalam Apel Dansatkowil Terpusat TA 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11/2025),

ketika Wamen Ossy mewakili Menteri ATR/Kepala BPN sebagai pembicara. Ia menekankan bahwa percepatan sertipikasi merupakan kunci utama untuk mengamankan aset negara yang sudah seharusnya berada dalam kontrol pemerintah.

Hingga Desember 2024, berdasarkan data Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, terdapat 527 kasus pertanahan di sektor pertahanan, di mana mayoritas berkaitan dengan aset tanah yang belum memiliki sertipikat resmi.

BACA JUGA:PLN ULP Kayu Agung Tingkatkan Keandalan Listrik di Tulung Selapan

BACA JUGA:Menteri ATRBPN Adakan Rakor dengan Kepala Daerah Bahas Soal Penyelesaian Tanah dan Ruang

"Di forum inilah kami mengajak para komandan satuan, terutama satuan wilayah, untuk mempercepat proses sertipikasi. Aset-aset yang sudah clean and clear harus segera dipastikan legalitasnya," tegas Wamen Ossy.

Tiga Masalah Klasik yang Membelenggu Aset Pertahanan

Selain belum tersertipikasi, Wamen Ossy mengurai tiga persoalan besar yang selama ini membungkam pembenahan aset pertahanan:

1. Sengketa dan Klaim Ganda

Persoalan ini umum terjadi akibat batas wilayah yang tidak jelas, dokumen usang, atau arsip lama yang hilang. Kondisi tersebut membuka ruang munculnya klaim dari pihak luar hingga sengketa berkepanjangan.

BACA JUGA:Emosi Lihat Ibu Hendak Dipukul, Remaja di OKU Selatan Bacok Ayah Tiri

BACA JUGA:Dua Terduga Curanmor di OKU Nyaris Diamuk Massa, Hingga Suara Letusan Senpi

Sumber: