Ssst, 9 Desa di OKU Naik Status, Berikut Daftar Selengkapnya

Di Tanjung Baru, sambung Hadi, sektor pendidikan banyak sekali mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. Belum lagi rumah sakit, mall dan lainnya.

“Semuanya persyaratan sudah terpenuhi. Dan dengan berubahnya status Tanjung Baru menjadi Desa Mandiri, maka tahapan pencairan Dana Desa-nya dari tiga tahap menjadi dua tahap,” tambah Insarul Hadi.

Dua tahap dimaksud, lanjut Insarul Hadi, menjadi tahap I sebesar 60% dari total besaran DD (Dana Desa) dan Tahap II sisanya 40%.

Selama ini pencairan Dana Desa dari Pemerintah Pusat komposisinya tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20%.

“Kemudian, dengan naiknya status jadi Desa Mandiri, maka Tanjung Baru bisa mendapatkan Alokasi Dana Kinerja. Besarannya antara Rp 250 juta hingga Rp 350 juta,” kata Insarul Hadi.

BACA JUGA:Peran Pemberdayaan Perempuan dalam Mencegah dan Mengatasi KDRT

Besaran Alokasi Dana Kinerja tersebut lanjut Insarul Hadi, yang menentukannya adalah Pemerintah Pusat melalui penilaian Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Desa Tertinggal, berdasarkan pemenuhan kriteria dan indikator yang ada.

Indikatornya terdiri atas tiga yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

Contoh Indeks Ketahanan Sosial antara lain, bidang kesehatan, sejauh mana fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, termasuk penurunan angka stunting.

Indeks Ketahanan Ekonomi, misalnya sejauh mana peran aktif masyarakat desa dalam kemajuan ekonomi, misalnya ada tidaknya usaha rumah tangga (home industry) seperti usaha kerajinan tangan, maupun usaha lainnya yang menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat desa.

“Untuk ketahanan ekonomi desa juga, salah satu penggerak juga adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejauh mana peran BUMDes bersinergi dengan pemerintahan desa dalam upaya menambah PAD desa,” kata Insarul Hadi.

BACA JUGA:BKKBN Sambut Baik Keterlibatan Persatuan Guru NU untuk Edukasi Siswa Cegah Perkawinan Anak & Turunkan Stunting

Indeks Ketahanan Lingkungan, sejauh mana pemerintahan desa dalam penanganan masalah lingkungan keluarga dan masyarakat, seperti sanitiasi lingkungan.

Ada tidak limbah dan pencemaran lingkungan di desa. Termasuk penanganan masalah sampah, air bersih dan masalah pengendalian dampak lingkugan lainnya. Seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Termasuk sektor keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakatnya (kamtibmas). Ada tidak poskamling untuk sektor keamanan. Dari beberapa indikator inilah kemudian Pemerintah Pusat menilai berapa besar desa tersebut mendapatkan Alokasi Dana Kinerja,” pungkas Insarul Hadi. (r15/Pur)

Sumber: