Targetkan 80 Persen Desa Berstatus DSBS

Targetkan 80 Persen Desa Berstatus DSBS

BATURAJA - OKES.NEWS - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menargetkan pada tahun 2024 nanti 80 persen desa di OKU akan berstatus Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (DSBS).

Kepala Dinkes OKU, Deddy Wijaya, melalui Plt Kabid Kesehatan Masyarakat, Aufa Amuri, mengatakan, saat ini dari 157 desa dan kelurahan yang ada di OKU tercatat ada 89 desa yang sudah berstatus DSBS.

"Kita targetkan pada akhir tahun 2023 nanti akan bertambah 20 desa lagi yang berstatus DSBS. Jika terealisasi, maka pada 2024 nanti sekitar 80 persen desa di daerah kita ditargetkan berstatus DSBS," kata Aufa, Rabu (11/10).

BACA JUGA:Prediksi Argentina vs Paraguay : Ambisi Tuan Rumah Pertahankan Rekor Sempurnanya

Untuk merealisasikan program tersebut, Dinkes OKU meminta kepada seluruh kepala desa agar menganggarkan dana untuk membuatkan WC kepada warganya yang belum memiliki jamban.

Selain itu, Dinkes OKU juga akan mendapatkan bantuan dana dari Kementerian PUPR RI dan TNI AD untuk membangun ratusan jamban di sejumlah desa yang ada di Kabupaten OKU.

"Alhamdulillah pada rapat terakhir kali yang kita lakukan dengan Kementerian PUPR RI menyatakan bahwa mereka siap membangunkan 100 jamban di OKU. Syaratnya, kita diminta menyiapkan lahan untuk membangun jamban tersebut," ungkap Aufa.

Khusus program dari pemerintah pusat ini, kata Aufa, jamban yang dibangun nanti bukan diperuntukan untuk setiap individu saja. Namun WC nya dibangun untuk bisa digunakan seluruh warga desa.

"Jadi, setiap desa yang bersedia menyediakan lahan untuk dibangunkan WC oleh pemerintah pusat, maka mereka juga akan dibuatkan fasilitas air bersih yang bisa dimanfaatkan seluruh penduduk desa," jelasnya.

BACA JUGA:Waspada, Ini Peringatan Gelombang Tinggi di Sejumlah Wilayah Indonesia

Aufa berharap, program ini dapat berjalan dengan lancar dan target 80 persen desa berstatus DSBS di Kabupaten OKU dapat tercapai pada tahun 2024 mendatang.

Pembangunan jamban umum oleh pemerintah pusat, lanjut Aufa,  merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak. 

“Jamban umum ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga desa, termasuk masyarakat yang belum memiliki jamban pribadi," tutupnya. (r15)

Sumber: