Kementerian ATR/BPN Sepakati Pagu 2025 Sebesar Rp4,4 Triliun

JAKARTA, OKES.NEWS – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI resmi menyepakati pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp4,44 triliun setelah melakukan efisiensi anggaran. 

Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (12/02/2025).

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa sebelum efisiensi, pagu anggaran kementerian mencapai Rp6,45 triliun. 

Namun, dengan adanya pemangkasan sebesar Rp2,01 triliun atau sekitar 31,17 persen, anggaran yang disetujui menjadi Rp4,44 triliun.

BACA JUGA:Efisiensi Anggaran 35,72%, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Kritik Eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang: Lima Bangunan Digusur di Luar Peta Sengketa

"Efisiensi ini dilakukan untuk memastikan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bisa berjalan optimal. Kita memangkas 'lemak-lemak' yang tidak perlu agar anggaran lebih tepat sasaran," ujar Nusron.

Salah satu langkah efisiensi yang diterapkan adalah pemangkasan biaya perjalanan dinas dan rapat di luar kota. 

Nusron mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN kini memanfaatkan fasilitas yang sudah dimiliki, seperti gedung di Cikeas yang dilengkapi ruang rapat dan kamar tidur, guna mengurangi biaya akomodasi dan pertemuan di hotel.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi langkah efisiensi ini dan menilai bahwa perubahan dalam manajemen penganggaran kementerian dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara.

BACA JUGA:ATR/BPN Optimis Digitalisasi Pertanahan Elektronik Lebih Cepat dan Transparan

BACA JUGA:ATR/BPN Tuai Apresiasi dari DPR RI atas Reformasi Pertanahan

"Efisiensi ini membutuhkan kreativitas bersama agar sumber daya yang ada bisa dioptimalkan. Kami berharap langkah ini benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujar Rifqinizamy.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Suyus Windayana; serta jajaran pejabat tinggi kementerian lainnya.

Sumber: