MARTAPURA- OKES.NEWS, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKU Timur tahun 2024 diperkirakan akan mencapai hampir Rp 1,8 triliun, yakni sebesar Rp 1.781.754.001.063.
Informasi itu diungkapkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten OKU Timur tahun 2024 oleh Bupati OKU Timur, Ir H Lanosin, setelah Rapat Paripurna ke-43 Masa Persidangan I Tahun 2023 DPRD OKU Timur, Senin (21/8). KUA tersebut membahas dan meneliti rencana APBD serta Rancangan PPAS tahun 2024.
Lanosin menjelaskan bahwa anggaran tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 103.999.550.000, pendapatan transfer sebesar Rp 1.656.951.717.143, dan pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp 20.802.733.920.
"Berdasarkan pembahasan dalam rapat, anggaran ini akan digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024, yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional," ungkap Lanosin, yang didampingi oleh Wakil Bupati, HM Adi Nugraha Purna Yudha dan Ketua DPRD, Beni Defitson.
BACA JUGA:Lomba Gaple OKU EKSPRES Sukses Digelar
Lanosin menekankan bahwa anggaran tersebut merupakan perkiraan, tetapi diharapkan dapat terealisasi dalam APBD secara penuh, mencapai 100 persen. "Jika target ini tercapai, artinya APBD tahun depan akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023," tambahnya.
Lanosin juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Timur dipengaruhi oleh kondisi positif dalam ekonomi nasional. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Timur melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pada tahun 2022, setelah pandemi Covid-19 dan dampak inflasi, pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sekitar 5,31 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Timur mencapai 5,44 persen," jelasnya.
Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 4,66 persen, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Timur juga melebihi pertumbuhan nasional.
BACA JUGA:Kades Minta Warga Bongkar Aspal Dengan Cara Gotong Royong
Lanosin menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diharapkan harus disertai dengan pemerataan pembangunan. Tanpa pemerataan, bisa terjadi ketidakseimbangan pendapatan dan pembagian pembangunan.
"Untuk menghindari hal ini di OKU Timur, diperlukan kebijakan strategis melalui APBD yang berfokus pada manfaat dan kepentingan masyarakat, terwujud dalam program dan kegiatan SKPD yang bertujuan untuk kepentingan publik," pungkasnya. (lid)