Datangi Gedung DPRD OKU, Kontraktor Lokal Keluhkan Proses Lelang

BATURAJA-OKES.NEWS,  Sejumlah pengusaha kontraktor lokal di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (24/8). 

Mereka meminta bantuan terkait kekisruhan proses lelang barang dan jasa yang dinilai sudah dimonopoli pihak tertentu. 

Kedatangan sejumlah kontraktor lokal diterima oleh Ketua Fraksi PAN, Mirza Gumai SP didampingi anggota Fraksi PAN lainnya, Ledi Patra, Erlan Abidin dan sejumlah anggota DPRD OKU lainnya.

Salah satu pengusaha kontraktor lokal di Kabupaten OKU, Aprizal mengatakan, pihaknya mewakilkan para kontraktor lokal yang ada di Kabupaten OKU mendatangi Fraksi PAN untuk meminta difasilitasi dalam penyelesaian masalah proses lelang pemerintah Kabupaten OKU yang terkesan sudah dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu.

BACA JUGA:

• Dua Pengurus KONI Sumsel Ditetapkan Tersangka Korupsi
• 73 Bacaleg di OKU Dinyatakan TMS
• Kronologi Bocah SD di Baturaja Hilang di Sungai Ogan, Tim BPBD OKU Masih Lakukan Pencarian

"Kedatangan kami ke sini dalam rangka meminta fasilitasi kepada DPRD OKU melalui Fraksi PAN. Kami merasa didiskriminasi, kami sejak awal proses lelang sudah mengikuti, namun di tahapan upload penawaran sejak 21 Agustus sampai hari ini masih tidak bisa dilakukan," ungkap Aprizal.

Menurut Aprizal, pihaknya sudah berusaha untuk menghubungi pihak terkait, namun tidak ada tanggapan. Ia pun berharap, DPRD OKU dapat membantu menyelesaikan masalah ini.

Ketua Fraksi PAN, Mirza Gumai SP mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti keluhan para kontraktor lokal tersebut. Ia pun akan memanggil pihak terkait untuk dimintai penjelasan.

"Kami akan memanggil pihak terkait untuk dimintai penjelasan. Kami akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini," kata Mirza.

BACA JUGA:

 

• Dua Pengurus KONI Sumsel Ditetapkan Tersangka Korupsi
• 73 Bacaleg di OKU Dinyatakan TMS
• Kronologi Bocah SD di Baturaja Hilang di Sungai Ogan, Tim BPBD OKU Masih Lakukan Pencarian

Diketahui, proses lelang barang dan jasa pemerintah Kabupaten OKU telah menjadi sorotan publik. Pasalnya, proses lelang tersebut dinilai tidak transparan dan terkesan dimonopoli oleh pihak tertentu.(r15)

 

Sumber: