Aksi Damai ke Rumkab OKU, Tuntut Tambah Kuota Penerimaan PPPK Dari Jalur Honorer

Aksi Damai ke Rumkab OKU, Desak Tambah Kuota Penerimaan PPPK Dari Jalur Honorer

BATURAJA - Ratusan tenaga honorer melakukan aksi damai ke rumah dinas Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Jumat, 26 Januari 2024. 

Mereka menuntut agar Penjabat (Pj) Bupati OKU H Teddy Meilwansyah untuk memperjuangkan penambahan formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari jalur tenaga honorer. 

Usulan awal sebanyak 625 orang dianggap terlalu sedikit oleh para honorer, yang saat ini masih berjumlah ribuan. Mereka menyampaikan unek-unek mereka di depan Teddy dan pejabat terkait.

BACA JUGA:Iphone Setara HP Android?

Ridwan, seorang honorer nakes Puskesmas, mengungkapkan harapannya agar formasi yang diajukan bisa ditambah menjadi 2.000 orang, mengingat jumlah honorer yang masih banyak. 

“Kami meminta agar kuotanya ditambah. Dari 625 orang menjadi 2000 orang. Kami bukan mau gaji, tapi utamanya kejelasan status. Jika tahun ini katanya tidak ada uang, kami rela tahun ini tak digaji asal status kami jelas,” ungkap Ridwan.

Para honorer juga berharap adanya prioritas dan pemisahan antara honorer lama dan baru, serta antara K2 dengan honorer lainnya, untuk menghindari persaingan sulit.

“Kalau kami harus bersaing dengan para honorer yang baru bekerja dua tahun, tentu kami pasti kalah. Makanya, kami meminta bantu kepada Pak Bupati agar memperjuangkan kami,” imbuh Susanti honorer lainnya.

Usulan honorer untuk menambah formasi langsung direspon Pj Bupati OKU H Teddy Meilwansyah yang meminta Kepala BKAD OKU Setiawan menghitung ulang. 

Sempat terjadi ‘nego’ kenaikan jumlah formasi. Awalnya, Kepala BKAD OKU, menyampaikan maksimal ditambah jadi 700.

Dengan kenaikan itu menurut Setiawan hitungan defisit tahun berikutnya sebesar Rp 84 miliar. Karena dinilai penambahan masih sedikit, tenaga honorer tidak puas. Teddy meminta dicarikan sumber anggaran lain dan efisiensi yang bisa dilakukan. 

Didapat penambahan sebanyak 800 orang dengan asumsi defisit bertambah menjadi Rp 91 miliar. Serta belanja pegawai membengkak menjadi 48,9 persen. Hingga Bupati OKU mengambil kebijakan meminta ada tambahan formasi menjadi 900 orang. 

“Saya tidak ada sedikitpun ingin meninggalkan teman-teman honorer. Tapi, kewenangan bukan di saya. Kami inginnya semua diangkat. Tapi, ada aturannya. Kami punya keterbatasan anggaran. Sesuai aturan anggaran belanja pegawai tidak boleh lebih 30 persen. Tapi, yakinlah, kami terus berusaha keras agar kuota bisa terus ditambah agar para honrer bisa diangkat,” ungkap Teddy Meilwansyah.

Sumber: