Pimpinan DPRD OKU Belum Definitif, Empat Fraksi Desak Percepatan Penetapan

Pimpinan DPRD OKU Belum Terbentuk Definitif

Baturaja, OKES.NEWS - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ulu (OKU) terhambat lantaran pimpinan definitif yang menjadi syarat utama belum terbentuk.

 Hal ini menjadi sorotan dari empat fraksi di DPRD OKU, yaitu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Gerindra, Fraksi gabungan Hanura dan PDIP, serta Fraksi gabungan PPP dan PKS, yang mendesak percepatan penetapan pimpinan.

Robi Vitergo dari Fraksi PKB menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menunda penetapan pimpinan definitif.

"Pembentukan pimpinan ini merupakan proses pertama dalam pembentukan alat kelengkapan DPRD. Karena belum terbentuk, semua kerja kita terhambat," ujar Robi pada Jumat (4/10/2024).

BACA JUGA:Polisi Gerebek Dua Bandar Sabu di OKU, 9 Bungkus Paket Siap Edar DisitaBACA JUGA:Polisi Gerebek Dua Bandar Sabu di OKU, 9 Bungkus Paket Siap Edar Disita

BACA JUGA:Update Terbaru YouTube Shorts Bikin Kreator Makin Bebas Berkreasi!

Muslimin Djakfar, anggota DPRD OKU dari Fraksi PKB, menjelaskan bahwa hingga kini, kinerja DPRD OKU belum bisa berjalan optimal karena masih dipimpin oleh pimpinan sementara.

“Pimpinan sementara ini memiliki keterbatasan kebijakan sehingga tugas kami sebagai wakil rakyat masih terkendala,” ungkapnya.

Muslimin menambahkan, pimpinan sementara hanya bertugas memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan tata tertib DPRD, dan memproses penetapan pimpinan definitif. Namun, tugas pengawasan, penganggaran, dan legislasi belum dapat dilaksanakan tanpa pimpinan definitif.

Ferlan Id Murod dari Fraksi Gerindra menyayangkan situasi ini, terutama karena partai pemenang pemilu belum mengusulkan nama-nama untuk pimpinan DPRD definitif. 

BACA JUGA:Dinkes Lahat Cari Solusi Damai Kasus Malpraktik Sunat Massal

“Padahal, dua partai politik pemenang kedua dan ketiga sudah mengusulkan nama-nama calon pimpinan,” jelas Ferlan.

Empat fraksi yang tergabung dalam koalisi mendesak agar pimpinan sementara segera memproses nama-nama yang telah diusulkan. “Kami mendesak percepatan agar DPRD OKU bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” tambah Umi Hartati dari Fraksi PPP.

Ketidakpastian ini menghambat tugas anggota DPRD OKU dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, terutama di tengah banyaknya isu penting yang membutuhkan perhatian segera. Keterlambatan ini juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD.

Sumber: