Asia Land Forum 2025, Wamen ATR/BPN Ossy: Kolaborasi Kunci Reforma Agraria Berkelanjutan

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkelanjutan dan adil. -istimewa-
Jakarta, OKES.NEWS - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkelanjutan dan adil.
Hal ini ia sampaikan saat membuka Asia Land Forum 2025 di Mercure Jakarta Batavia, Rabu (19/02/2025).
"Tanah adalah sumber daya terbatas, sementara populasi terus bertambah dan permintaan lahan semakin tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan harus menjadi prioritas," ujar Wamen Ossy.
Dalam forum bertema "Securing Land Rights for a Sustainable and Equitable Future" tersebut, ia menguraikan tantangan agraria di Indonesia, mulai dari ketimpangan kepemilikan, tumpang tindih pengelolaan, hingga konflik lahan.
BACA JUGA:Wamen ATR/BPN Ossy Resmikan Gedung Arsip Kantah Majalengka, Tekankan Pelayanan Prima
BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Sepakati Pagu 2025 Sebesar Rp4,4 Triliun
Salah satu solusi utama yang tengah diupayakan pemerintah adalah Kebijakan Satu Peta untuk menyelaraskan data pertanahan antar kementerian dan sektor.
Selain itu, Wamen Ossy menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam mempercepat penyelesaian sengketa lahan.
"Kolaborasi ini telah menunjukkan hasil positif, di mana dari 70 lokasi target Reforma Agraria, 15.725 bidang tanah di 26 lokasi telah berhasil diselesaikan," tambahnya.
Sebagai langkah konkret, forum ini ditutup dengan penandatanganan Joint Statement antara pemerintah dan CSO sebagai bentuk komitmen bersama dalam Reforma Agraria, pengembangan desa, serta upaya kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Turut hadir dalam acara ini Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN yang turut berbagi wawasan dalam diskusi panel.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: