Pemkab OKU Rumuskan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Pemkab OKU Rumuskan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan 

BATURAJA - Pemerintah Kabupaten OKU, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menggelar Konsultasi Publik.

Kegiatan tersebut untuk merevisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten OKU.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Abdi Praja Pemkab OKU, Selasa (24/10/2023)  dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Plh Sekda OKU Romson Fitri SH MH.

Hadir juga, Asisten II Setda OKU H Hasan HD S.Sos MSE, serta konsultan dari PT Pasade Kobatama, yaitu Ir Helmi A Satar, Arif Rahman Wijaya ST, dan Widodo. 

BACA JUGA: Pohon Tumbang di OKU, Arus Lalu lintas Sempat Terganggu

Turut serta dalam kegiatan ini adalah para pengamat lingkungan hidup, kepala OPD, camat, dan tamu undangan lainnya.

Sekretaris Dinas PUPR, M. Darojatun SE ME, mewakili Kepala Dinas PUPR, Ir Ulia Mahdi MM, menjelaskan bahwa Konsultasi Publik dan KLHS ini bertujuan untuk merumuskan isu-isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah OKU. 

“Tujuannya adalah mencapai kesepakatan mengenai isu-isu tersebut, yang akan digunakan dalam proses perumusan kebijakan, rencana, atau program dalam RTRW Kabupaten OKU,” ungkap Darojatun.

Darojatun menekankan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk memperbaiki rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten OKU agar lebih sesuai dengan dinamika yang terjadi saat ini. 

Ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, yang akan menjadi pedoman dalam pemberian perizinan dan perencanaan, terutama di OKU, dan pada tingkat provinsi dan nasional.

Hasil dari kegiatan ini akan mencakup laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draft akhir, laporan akhir, buku fakta dan analisa, serta buku rencana. 

BACA JUGA:Tutorial Positioning Marksman dari Spade Pro Player Mobile Legends

Kegiatan konsultasi publik ini merupakan kelanjutan dari proses FGD untuk menyepakati rumusan isu-isu strategis yang akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan, sebelum melangkah ke tingkat provinsi untuk validasi atau rekomendasi.

Sumber: