2023, OKU Terancam Krisis Guru

OKES.CO.ID, OKU - Kebijakan penghapusan tenaga honorer di Indonesia pada 2023 mendatang ditanggapi Penjabat Bupati OKU H Teddy Meilwansyah.

Para bupati/walikota se Sumsel sudah diingatkan Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru untuk mencari solusi agar tenaga honorer bisa diselamatkan.

BACA JUGA: 379 PPPK Guru di OKU Timur Dilantik

"Kebijakan itu baru berlaku pada Oktober 2023 mendatang. Pemerintah akan berkoordinasi dulu dengan Menpan dan BKN,” ujar Teddy. Hal ini dikatakannya saat dibincangi awak media seusai pelantikan CPNS dan P3K serta penyerahan SK Naik Pangkat dan Pensiun di Gedung Kesenian Baturaja.

Pemerintah Kabupaten OKU, kata dia, serius bakal mencari solusi. Karena jika kebijakan tersebut benar-benar dilakukan, maka dunia pendidikan Kabupaten OKU yang akan sangat merasakan imbasnya.

BACA JUGA: 1151 Peserta di OKU Ikuti Ujian Seleksi Guru P3K

"Sekian ribu guru di Kabupaten OKU masih berstastu sebagai tenaga honorer,” ungkap Teddy.

Bayangkan, sambung dia, jika ribuan guru honor dihapus, maka Kabupaten OKU akan mengalami kekurangan guru yang luar biasa. "Dalam waktu dekat, BKPSDM OKU saya minta koordinasi ke Menpan dan BKN,” lanjutnya.

BACA JUGA: Alhamdulillah, Guru Menerima Kuota Internet

Sementara itu, untuk solusi tenaga honorer di luar tenaga pendidik Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKU Mirdaili masih menunggu pendataan dari instansi terkait.

"Rata-rata instansi belum melaporkan data tenaga honorer, jadi kami minta agar didata. Minimal kawan-kawan honorer ini bisa ikut seleksi, kalau tidak bisa diangkat langsung,” ungkapnya.

BACA JUGA: Tingkatkan Kualitas Guru, Dinas Pendidikan OKU MoU Dengan SEAQIM

Kekhawatiran penghapusan tenaga honorer ini juga dirasakan oleh para kepala sekolah. Contohnya salah satu kepala SMPN di Kabupaten OKU yang mempertanyakan bila tenaga honorer dihapus, maka guru honorer juga akan terkena dampak.

“Bila tidak ada guru honorer, maka siapa yang akan mengajar di kelas?” tanya wanita ini. Bila kebijakan ini diterapkan, maka sekolah yang berada di pelosok desa akan kekurangan guru. (stf)

Sumber: