Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Lebih Baik

Peningkatan mobilitas masyarakat dengan terkendalinya Covid-19 juga akan membuat lapangan usaha perdagangan menguat. Lapangan usaha ini pun akan tambah baik lagi dengan adanya hari besar keagamaan nasional natal dan tahun baru yang mendorong permintaan.

Selain hal-hal diatas, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik juga didukung optimisme konsumen Sumatera Selatan yang tetap terjaga. Survei konsumen Bank Indonesia mengindikasikan hal itu. Kondisi ini terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2022 yang sebesar 121,1. Tetap berada dalam zona optimis meski tidak setinggi indeks pada bulan sebelumnya sebesar 134,3. 

Konsumen juga mempersepsikan kondisi ekonomi saat ini tetap baik, meski sedikit menurun dari capaian pada bulan sebelumnya. Optimisme konsumen pada Juli 2022 yang terjaga ditopang oleh tetap kuatnya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan, terutama ekspektasi terhadap penghasilan. 

BACA JUGA: Sapi Terkena PMK, Apakah Layak untuk Kurban?

Sementara, ALCo Regional Sumatera Selatan juga merilis kinerja APBN di Sumatera Selatan per 31 Juli 2022. Pendapatan negara di Sumatera Selatan terealisasi Rp10,06 triliun. Atau mencapai 60,91% dari target pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan ini terdiri dari Penerimaan perpajakan sebesar Rp8,84 triliun, dan PNBP sebesar Rp1,22 triliun. 

Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp2,56 triliun atau tumbuh 34,16%. Kenaikan terbesar disumbang oleh Pajak Penghasilan yang naik sebesar Rp1,91 triliun (tumbuh 60,26%)  dan Bea Keluar/Pungutan Ekspor yang naik sebesar Rp0,17 triliun (tumbuh 119,19%).

Realisasi belanja negara sebesar Rp20,73 triliun. Atau 49,16% dari pagu yang ditetapkan. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp6,62 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp14,11 triliun.

Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja pegawai Rp3,12 triliun, belanja barang Rp2,37 triliun, belanja modal Rp1,12 triliun, dan belanja sosial Rp8,44 miliar. Belanja ini turun sebesar Rp1,64 triliun dari tahun lalu. Penyebabnya antara lain karena lambannya Proses PBJ, juknis pelaksanaan kegiatan yang terlambat terbit, proses pergantian pejabat perbendaharaan serta kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena sebagian anggaran diblokir.

BACA JUGA: Prinsip Liga Pandemi

Belanja TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,21 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp7,31 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp515,2 miliar. Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp69,07 miliar, DAK non Fisik Rp2,47 triliun, dan Dana Desa Rp1,53 miliar. 

Realisasi TKDD ini mengalami penurunan sebesar Rp1,04 Triliun  (-6,84%) jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal tersebut diakibatkan keterlambatan pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan salur TKDD.

Dari berbagai alasan dan sebab diatas, rasanya tidak ada alasan bagi kita tidak mengamini perkiraan dan harapan, bahwa tahun ini pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan akan lebih baik dari tahun lalu. 

Yang jelas, pemulihan ekonomi di Sumatera Selatan sampai saat ini berjalan on track, sebagaimana data yang dikeluarkan ALCo Regional Sumatera Selatan. APBN terus berperan menjaga daya beli masyarakat, mendukung konsolidasi fiskal dan menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut.

Sumber: