Hari Kependudukan Dunia 2023, Kepala BKKBN: Masyarakat Jadi Kuat Saat Perempuan dan Anak Diberdayakan

Hari Kependudukan Dunia 2023, Kepala BKKBN: Masyarakat Jadi Kuat Saat Perempuan dan Anak Diberdayakan

Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) -foto ist-

Hari Kependudukan Dunia 2023, Kepala BKKBN: Masyarakat Jadi Kuat Saat Perempuan dan Anak Diberdayakan

JAKARTA – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo Sp.OG(K) menegaskan bahwa masyarakat global harus memajukan kesetaraan gender untuk menciptakan dunia yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan dengan kemungkinan tak terbatas.

“Masyarakat menjadi lebih kuat dan lebih sehat ketika perempuan dan anak perempuan diberdayakan untuk memilih bagaimana dan kapan mereka ingin membangun keluarga yang mereka inginkan,” ujar dr. Hasto Wardoyo, Selasa (11/7/2023), di Jakarta, menyikapi peringatan Hari Kependudukan Dunia (HKD) yang jatuh pada 11 Juli 2023. 

BACA JUGA:BKKBN Fokuskan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2023 di 13.263 Desa

Mengambil tema “Kekuatan Kesetaraan Gender: Mengangkat Suara Perempuan dan Anak Perempuan untuk Membuka Peluang-peluang Tanpa Batas di Dunia”, peringatan HKD 2023 lebih menyorot pada kreativitas, kecerdasan, sumber daya, dan kekuatan dari setengah populasi planet ini, yaitu perempuan.

Memberdayakan perempuan sangat penting untuk mengatasi tantangan demografis dan lainnya yang mengancam masa depan umat manusia. Termasuk perubahan iklim dan konflik.

“Perempuan memainkan peran yang kuat dalam mendorong kesepakatan bersama dan membangun perdamaian di semua tingkatan.” Demikian pernyataan UNFPA (Dana Kependudukan PBB).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis bahwa ketidaksetaraan gender membuat banyak perempuan dan anak perempuan tidak bisa bersekolah, atau mendapatkan pekerjaan dan posisi kepemimpinan. Hanya enam negara di dunia yang jumlah anggota parlemennya setara antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi ini membatasi hak pilihan dan kemampuan perempuan untuk membuat keputusan tentang kesehatan dan kehidupan reproduksi mereka. Hal ini seringkali membuat mereka tidak bisa mencapai rencana reproduksi dan kesuburan yang mereka inginkan.

Ketidaksetaraan gender juga meningkatkan kerentanan perempuan dan anak perempuan terhadap kekerasan, praktik-praktik berbahaya dan kematian ibu yang sesungguhnya dapat dicegah.

Fakta yang diunjukkan PBB menunjukkan lebih dari 40 persen perempuan di seluruh dunia tidak dapat mengambil keputusan tentang kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi. Hanya satu dari empat perempuan di negara berpenghasilan rendah dan menengah bisa mewujudkan kesuburan yang mereka inginkan.

BACA JUGA:Masyarakat Antusias Ikuti Sosialisasi Hari Keluarga Nasional dan Cegah Stunting dari BKKBN

Fakta lain, secara global diketahui seorang perempuan meninggal setiap dua menit karena hamil atau melahirkan. Dan dalam situasi konflik, jumlah kematian dua kali lebih tinggi. Di Indonesia, seorang ibu meninggal *hampir* setiap jam akibat komplikasi kehamilan dan persalinan ( *Long Form* Sensus Penduduk 2020).

Potret miris lainnya, sepertiga perempuan pernah mengalami kekerasan pasangan intim, kekerasan seksual non-pasangan, atau keduanya. Di Indonesia, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan oleh pasangan atau bukan pasangannya seumur hidup (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Indonesia/SPHPN 2021).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: