Potensi Narkoba Masuk di OKU Timur Sangat Besar, Perlu Pengawasan Ketat

OKU TIMUR - OKES.NEWS - Bupati OKU TIMUR, Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., menerima kunjungan kerja dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan, Brigjen Pol. Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H., pada Rabu, 30 April 2025. 

Acara ini berlangsung di Aula Bina Praja II Pemerintah Kabupaten OKU Timur, dan turut dihadiri oleh jajaran BNN Kabupaten OKU Timur, Forkopimda, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Dalam sambutannya, Bupati OKU Timur menyampaikan pentingnya memahami kondisi geografis wilayah sebagai dasar strategi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Enos - sapaan Lanosin-  menjelaskan bahwa Kabupaten OKU Timur memiliki luas wilayah lebih dari 3.000 km² dengan persebaran penduduk yang merata, yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanganan narkoba. 

“Wilayah kami cukup luas dengan penduduk yang tersebar merata. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan langkah-langkah promotif, preventif, hingga kuratif dalam memberantas narkoba di OKU Timur,” ujarnya.

BACA JUGA:Nusron Wahid Tekadkan Lindungi Tanah Ulayat

Bupati juga berharap kunjungan kerja dari Kepala BNNP Sumsel ini dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara BNN dengan seluruh elemen pemerintahan di OKU Timur. 

“Kami berharap Brigjen Pol. Guruh Achmad Fadiyanto dapat memberikan arahan sekaligus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di daerah kami,” pungkasnya.

Sementara itu, Brigjen Pol. Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H. menekankan bahwa pemberantasan narkotika tidak bisa dilakukan oleh BNN saja.

Melainkan membutuhkan dukungan aktif dari Forkopimda, OPD, para pemangku kepentingan, serta seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, OKU Timur memiliki letak geografis yang strategis karena berbatasan langsung dengan empat kabupaten, yakni OKU, OKI, OKU Selatan, dan Way Kanan. 

“Dengan posisi strategis seperti ini, potensi masuknya narkoba dari berbagai arah cukup besar. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan intensif,” pungkasnya. (*)

 

Sumber: