Ini Respon Beragam Pernyataan Presiden Jokowi: Presiden dan Wapres Hingga Menteri Boleh Memihak

Ini Respon Beragam Pernyataan Presiden Jokowi: Presiden dan Wapres Hingga Menteri Boleh Memihak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Bandara Halim Perdana Kesuma di dampingi Menhan Prabowo Subainato, dan jenderal pada 24 januari 2024.--

Ini Respon Beragam Pernyataan Presiden Jokowi:Presiden dan Wapres hingga Menteri boleh Memihak  

OKES.NEWS- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia mengaskan tidak ada masalah dengan pernyataan Presiden Joko Widodo  (Jokowi) yang menyatakan presiden, wakil presiden, hingga menteri boleh berpihak dan ikut berkampanye dalam Pilpres 2024. 

Pernyataan langsung presiden Jokowi dan menteri boleh memihak dan ikut kampanye ini dikemukakan saat berada di Bandara Halim Perdana Kesuma di dampingi Menhan Prabowo Subainato, dan sejumlah jenderal, pada 24 januari 2024.

Kata Presiden Jokowi, yang terpenting Kepala negara saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Semua sudah ada aturannya.

Bagaimana respon penyelenggara Pemilu KPU? Komisioner KPU, Idham Holik, menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Jokowi sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 281 Ayat 1. 

Namun, ada syarat bahwa pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas jabatannya untuk berkampanye.

BACA JUGA:Presiden Jokowi Cek Harga Komoditas Pangan di Pasar Sekip Ujung Palembang

BACA JUGA:Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih dan Flyover Patih Galung

Kecuali fasilitas pengamanan sesuai peraturan perundang-undangan,  dan mereka harus cuti dari jabatannya.

Pernyataan Jokowi ini mendapat respon beragam.

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, yang menyatakan tidak gentar dengan kemungkinan dukungan Jokowi terhadap salah satu pasangan calon nomor urut 2.

Diketahui cawapres nomor urut 2 adalah Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah anak sulung Jokowi.

Di sisi lain, Mahfud MD, mengingatkan akan adanya batas-batas etika meskipun undang-undang memperbolehkan. 

Mahfud juga menyebutkan bahwa ia ingin memberi contoh dengan tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanyenya, dan menunggu momentum yang tepat untuk mengundurkan diri dari posisinya saat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: